Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Jalani Tes Kesehatan untuk Syarat Pendaftaran Calon Presiden ke KPU

Kompas.com - 17/10/2023, 12:53 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjalani tes kesehatan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023), sebagai syarat pendaftaran calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anies mengatakan, tes kesehatan tersebut berbeda dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check up yang akan dilakukan setelah pendaftaran.

"Karena sebetulnya ini bukan berkas kesehatan seperti (setelah menjadi) calon, ini adalah surat keterangan sehat yang harus dibawa saat pendaftaran," ujar Anies.

Terdapat beberapa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kurang lebih selama satu jam.

Baca juga: Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo

Di antaranya pengambilan sampel darah, sampel urine dan wawancara dengan psikiater.

"Kemudian dilakukan pengambilan rontgen, itu yang tadi dijalankan," imbuhnya.


Hasil tes kesehatan ini akan selesai pada Rabu (18/10/2023) besok untuk persiapan pendaftaran yang akan dilakukan Kamis (19/10/2023) lusa.

Ia menyebutkan, tes kesehatan dilakukan sebagai bentuk komitmen pasangan Anies- Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendaftar lebih awal sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU.

"Karena ini mau mengurus negara, mengurus masa depan bangsa harus dengan keseriusan, harus dengan perencanaan dan kami coba kerjakan itu dengan baik," imbuhnya.

Baca juga: Anies Bersepeda ke RS Fatmawati untuk Cek Kesehatan

Adapun bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan tes kesehatan pada Jumat (13/10/2023).

Cak Imin mengatakan, syarat administrasi berupa surat kesehatan merupakan tambahan baru sebagai pelengkap pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilpres 2024. Pada pilpres sebelumnya, syarat itu tidak ada.

"Sudah (lengkap). Insya Allah lengkap semua, semua administrasi sudah kita siapkan tinggal ini (surat kesehatan) tambahan baru sebenarnya. Biasanya enggak perlu surat seperti ini," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com