MK: Pernah Jadi Penyelenggara Negara Bukan Berarti Bisa Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa "pernah menjabat sebagai penyelenggara negara" tidak dapat menjadi isu konstitusional untuk menjadi syarat alternatif usia minimum 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres.

Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan nomor 51/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres yang diatur di dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pengecualian usia 40 tahun untuk pihak yang "memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan".

Baca juga: Alasan MK Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres 35 Tahun: Berpotensi Jadi Pelanggaran Moral

MK juga menyoroti, jenis penyelenggara negara sangat beragam, dan sebagai jabatan puncak/tertinggi kekuasaan eksekutif maka jabatan presiden dan wakil presiden memiliki karakteristik berbeda bahkan tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya.

"Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda, atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama, menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi," tegas Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan, Senin (16/10/2023).

Terlebih lagi permohonan Partai Garuda selaku pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali.

"Apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan," imbuh Saldi.

Baca juga: MK: Usia Minimum Presiden dan Wakilnya Ranah Pembentuk UU

Saldi menegaskan bahwa MK harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi capres-cawapres.

Dan hal tersebut, kata Saldi, seharusnya ditentukan sendiri oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.

Oleh karenanya, MK menilai permohonan Partai Garuda tidak beralasan menurut hukum.

Ketentuan usia capres-cawapres yang berlaku saat ini, walau tanpa pengecualian untuk eks penyelenggara negara, dinyatakan "tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 281 ayat (2) UUD 1945".