Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Kompas.com - 06/10/2023, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, presiden maupun kepala daerah yang akan menjabat setelah tahun 2024 mendatang harus melanjutkan program penanganan stunting yang sudah dikerjakan.

Ma'ruf Amin mengatakan, pekerjaan rumah saat ini adalah memastikan agar pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah kelak tetap memprioritaskan program percepatan penurunan prevalensi stunting.

"Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, (penanganan) stunting harus jalan, begitu prinsipnya," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ma'ruf, pengalaman dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin berpengaruh penting terhadap upaya penurunan stunting.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah 5 Wilayah Prioritas Penurunan Stunting, Total Jadi 17 Provinsi

Sebab, para pemimpin dapat memastikan mobilisasi sumber daya yang diperlukan sekaligus mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program.

"Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting," ujar Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh kepala daerah serta organisasi perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan program penanganan stunting pada tahun depan.

"Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," katanya.

Baca juga: KPK: Realisasi Anggaran Stunting yang Dikeluhkan Presiden Jokowi Bisa Dimonitor dengan SIPD

Diketahui, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang dapat ditekan hingga 14 persen.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

"Artinya, sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024 3,8 persen, itu 7,6 persen dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa dicapai 14 persen. Kalau tidak, berarti kita gagal mencapai target tersebut," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Siapkan Anggaran Penanganan Stunting, Heru Budi: Semoga Cukup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com