Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Yang Ngomong Siapa, Kok Aku Ketumnya Enggak Ngerti?

Kompas.com - 02/10/2023, 08:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sulit terwujud. Ia pun mengaku heran atas munculnya wacana menduetkan keduanya, yang sama-sama berstatus bakal calon presiden, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wacana duet ini menjadi salah satu hal yang dibahas Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Saya sendiri sempat bingung di media tiba-tiba dibilang, 'Iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya'," kata Megawati.

Baca juga: Pernyataan Megawati Dinilai Bikin Wacana Duet Prabowo-Ganjar Good Bye

Ia pun mengaku bingung. Sebab, selama ini dirinya tidak pernah diajak berbicara untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo di pilpres mendatang.

"Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong siapa ya, ya aku kok ketua umumnya malah enggak ngerti. Coba, enggak usah didengerin," ujar dia.

Presiden kelima RI itu pun mengibaratkan bahwa Prabowo dan Ganjar bak lelaki tampan dan perempuan cantik yang tengah dijodohkan. Padahal, keduanya sama-sama sudah memiliki pasangan masing-masing.

"Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi enggak sama-sama tune ini, terus mau digatuk-gatukkan (dicocok-cocokkan) begitu? Padahal, yang perempuan sudah punya pacar, yang laki sudah punya pacar, hayo mau apa enggak?" kata Megawati dijawab teriakan 'tidak' dari para kader PDI-P.

Megawati menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres dan cawapres yang diusung PDI-P sesuai mandat kongres partai.

Oleh karena itu, ia juga menekankan, tidak perlu berbicara dengan orang lain dalam mengambil keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung.

Baca juga: Bisikan Jokowi dan Imajinasi Titik Temu Ganjar-Prabowo

"Itu kan berarti enggak punya hak prerogatif lagi. Kenapa diberikan kepada saya, karena orang yang menberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa Ibu pasti akan memilih yang benar," kata Megawati.

Ditemui selepas acara penutupan Rakernas IV PDI-P, Ketua DPP Djarot Siaful Hidayat menyatakan bahwa partainya telah menutup peluang Ganjar menjadi cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, salah satu rekomendasi Rakernas IV PDI-P menyebutkan bahwa Ganjar tetap menjadi bacapres yang diusung PDI-P.

Bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo dan Bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kompak memakai kemeja kotak-kotak dan saling berangkulan bersama ketika menghadiri acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).KOMPAS.com/Dian Erika Bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo dan Bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kompak memakai kemeja kotak-kotak dan saling berangkulan bersama ketika menghadiri acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023).

"Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin. Dan menutup kemungkinan sama sekali, untuk diturunkan sebagai cawapres," kata Djarot.

Djarot menyatakan, atas pernyataan ini, bukan berarti PDI-P tidak menghormati keputusan partai politik lain. Akan tetapi, PDI-P tetap menghormati partai lain yang mengusung capres masing-masing.

"Tapi yang jelas PDI Perjuangan, bertekad mewujudkan pemilu ini adalah sebagai sarana atau wadah pemersatu bangsa," ujar dia.

Baca juga: Menerka Sosok Orang Spesial yang Ditemui Ganjar di Surabaya

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com