Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan Bikin Amburadul

Kompas.com - 01/10/2023, 15:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, perubahan kebijakan yang sering terjadi ketika pergantian kepemimpinan membuat tata pemerintahan menjadi amburadul.

Hal ini ia sampaikan saat berpidato dalam acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo, Minggu (1/10/2023).

"Ini sekarang kan amburadulnya, itu Bapak Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), apa, ganti pemimpin diubah dengan enaknya, bagi saya coba, apa enggak pusing ya. Saya pusing lho, itu tata pemerintahan Republik Indonesia," kata Megawati, Minggu siang.

Baca juga: Heran Dikritik karena Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati: Saya Pun Petugas Partai

Ia mengakui visi misi seorang presiden hingga kepala desa tentu berbeda-beda karena aspek lingkup pemerintahan dan daerah yang mereka tangani.

Namun demikian, Megawati menilai bahwa kebiasaan tersebut harus dikoreksi dengan menetapkan sebuah visi misi yang berlaku secara jangka panjang.

"Yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi ataupun apa pun namanya, itu akan merupakan jangka panjang Sehingga siapa pun pemimpin akan datang, dia harus menjalankan hal itu," ujar dia.

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati

Presiden kelima Republik Indonesia itu yakin, cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dapat terwujud bila hal itu dilakukan.

"Yang diinginkan oleh bapak bangsa Bung Karno, yang namanya keadilan dan yang namanya Indonesia itu bisa berkeadilan dan makmur, itu bukan angan-angan, bukan ilusi, itu adalah sebuah kebenaran, kecuali tidak dilakukan oleh kalian," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com