JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku heran terhadap orang yang tidak suka karena ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) petugas partai.
"Dan saya itu sampai bingung, 'Lah kok Pak Jokowi saya bilang petugas partai, kader, lah kok saya diomongkan? Yang namanya terlalu sombong," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas IV PDI-P, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Menurut Megawati, tidak ada yang salah atas predikat petugas partai.
Baca juga: “Petugas Partai” Bisa Bikin Pemilih Pikir Ulang buat Dukung Ganjar
Sebab, hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai di PDI-P. Jokowi hingga kini tercatat sebagai kader PDI-P.
Terkait AD/ART, Megawati pun juga menaatinya. Oleh karena itu, Presiden kelima RI ini juga menyadari bahwa dirinya petugas partai PDI-P.
"Saya pun petugas partai, ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar dia.
Megawati juga mengatakan, sebagai untuk menjadi Ketua Umum PDI-P, ia yang mulanya kader biasa harus melalui berbagai proses.
Menurut dia, tidak ada cerita orang masuk PDI-P langsung menjadi ketua umum.
"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih, dan itu melanggar AD/ART," kata Megawati.
Pada Juli lalu, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan selalu memanggil Presiden Joko Widodo dengan sebutan petugas partai.
Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (26/7/2023).
Megawati menyebutkan, sempat mendapatkan kritik dari berbagai pihak atas panggilan petugas partai kepada Jokowi. Namun, dia sendiri tidak mempedulikan pandangan tersebut.
"Saya saja di-bully, tidak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai," kata Megawati.
Ia mengatakan, berdasarkan perundang-undangan, calon presiden diusung satu atau beberapa partai.
PDI-P merupakan salah satu parpol yang mengusung Jokowi, yang juga kader PDI-P, sebagai calon presiden.
"Namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian, bahwa yang namanya calon presiden itu diusung satu partai, atau dan beberapa partai, Kok saya yang di-bully," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.