BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Gojek

Pemerintah Siapkan Skema Karcis Terusan untuk Akses Semua Jenis Moda Transportasi Publik

Kompas.com - 27/09/2023, 14:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan menyiapkan karcis terusan yang dapat mengakses semua jenis moda transportasi publik.

Hal ini disampaikan Luhut usai mengikuti rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang membahas integrasi moda transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

"Nanti bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan. Misalnya, dari Bogor kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya, atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta langsung LRT, langsung nanti Transjakarta," kata Luhut, Rabu.

Luhut mengatakan, wacana tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Baca juga: Jokowi Akan Soft Launching Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Ia mengungkapkan, pemerintah juga akan memperbaiki kendaraan transportasi umum agar nyaman untuk digunakan dengan ongkos yang sesuai.

Luhut pun mengaku diberi waktu satu bulan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyiapkan skema tiket terusan yang diwacanakan tersebut.

"Ya nanti akan kita cari bentuknya, selama satu bulan ini kita akan list down semua permasalahannya," ujarnya.

Selain itu, Luhut juga diperintahkan oleh Jokowi untuk menyiapkan sebuah organisasi yang akan mengintegrasikan semua moda transportasi di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Baca juga: Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Luhut mengatakan, organisasi itu dibentuk agar sistem angkutan massal di Jabodetabek tidak terpecah-pecah ke berbagai instansi.

"Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada Pemda (pemerintah daerah), ada pusat. Nah, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut.

Saat menyampaikan pengantar dalam rapat, Jokowi mengusulkan adanya mekanisme tiket langganan untuk menggunakan transportasi publik yang disertai dengan diskon.

Ia juga ingin ada sistem pembayaran terintegrasi yang berlaku di semua moda transportasi se-Jabodetabek.

"Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com