Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi

Kompas.com - 27/09/2023, 12:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin ada sistem pembayaran terintegrasi yang berlaku di semua moda transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Jokowi juga mengusulkan adanya mekanisme tiket langganan untuk menggunakan transportasi publik yang disertai dengan diskon.

Baca juga: Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

Ia yakin skema tersebut bakal menarik masyarakat untuk berbondong-bondong menggunakan transportasi massal.

Sistem pembayaran terintegrasi ini merupakan salah satu arahan yang disampaikan Jokowi mengenai integrasi di antara moda transportasi yang ada di Jabodetabek.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengusulkan agar ada kerja sama antarpenyedia transportasi publik sehingga masyarakat cukup satu kali memesan untuk bisa mengakses beragam jenis angkutan umum.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta, naik transjakarta sampai ke titik tujuan. Sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," kata Jokowi.


Mantan Wali Kota Solo ini pun mendorong pembangunan infrastruktur penghubung amtarmoda transportasi, seperti antara Stasiun LRT Halim dan Stasiun Kereta Cepat Halim serta Stasiun Manggarai dengan Halte Transjakarta Manggarai.

"Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Integrasi Moda Transportasi Publik Jabodetabek Segera Dieksekusi

Menurut Jokowi, integrasi antara moda transportasi publik adalah kunci agar masyarakat tertarik untuk menggunakan angkutan umum.

"Dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com