Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 27/09/2023, 13:45 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Polri menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 untuk empat provinsi baru.

Ada empat provinsi baru di Indonesia, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

“Juga ada 4 provinsi baru yang akan ikut pemilu legislatif dan pilkada menjadi tantangan karena ini pengalaman baru bagi mereka bagi daerah tersebut, untuk daerahnya tentu saja,” ujar Mahfud di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Dana Pilgub 2024 di 4 Provinsi Baru Papua Rp 974 Miliar

Mahfud mengatakan, masyarakat di empat wilayah itu memang sudah pernah mengikuti pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya.

Akan tetapi, empat wilayah tersebut akan mengalami pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pertama kalinya pada tahun 2024 nanti.

Oleh karena itu, Mahfud meminta agar Polri melakukan pemetaan terkait keamanan.

“Sekarang tentu ada penataan baru dari sudut keamanan bukan kesiapan memilih dari rakyatnya, tapi dari sudut keamanan karena sekarang ini daerahnya sudah baru sehingga tantangan-tantangannya harus dipetakan secara spesifik,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta Polri untuk hati-hati terkait adanya korupsi dalam penggunaan anggaran Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Selanjutnya, ia mengingatkan jajaran Polri mengantisipasi dan memetakan wilayah yang rawan konflik dan kecurangan saat pemilu tahun depan.

“Kami dan tentu Polri sudah melakukan lebih dahulu melakukan pemetaan mana daerah-daerah rawan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah,” ujar Mahfud.

“Kami bersama Bawaslu juga sudah membuat peta itu, provinsi ini rawan, provinsi ini rawannya nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya berdasarkan pengalaman dan indikator lain,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com