Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 27/09/2023, 13:45 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Polri menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 untuk empat provinsi baru.

Ada empat provinsi baru di Indonesia, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

“Juga ada 4 provinsi baru yang akan ikut pemilu legislatif dan pilkada menjadi tantangan karena ini pengalaman baru bagi mereka bagi daerah tersebut, untuk daerahnya tentu saja,” ujar Mahfud di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Dana Pilgub 2024 di 4 Provinsi Baru Papua Rp 974 Miliar

Mahfud mengatakan, masyarakat di empat wilayah itu memang sudah pernah mengikuti pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya.

Akan tetapi, empat wilayah tersebut akan mengalami pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pertama kalinya pada tahun 2024 nanti.

Oleh karena itu, Mahfud meminta agar Polri melakukan pemetaan terkait keamanan.

“Sekarang tentu ada penataan baru dari sudut keamanan bukan kesiapan memilih dari rakyatnya, tapi dari sudut keamanan karena sekarang ini daerahnya sudah baru sehingga tantangan-tantangannya harus dipetakan secara spesifik,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta Polri untuk hati-hati terkait adanya korupsi dalam penggunaan anggaran Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Selanjutnya, ia mengingatkan jajaran Polri mengantisipasi dan memetakan wilayah yang rawan konflik dan kecurangan saat pemilu tahun depan.

“Kami dan tentu Polri sudah melakukan lebih dahulu melakukan pemetaan mana daerah-daerah rawan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah,” ujar Mahfud.

“Kami bersama Bawaslu juga sudah membuat peta itu, provinsi ini rawan, provinsi ini rawannya nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya berdasarkan pengalaman dan indikator lain,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Soal Penumpang Pesawat Ancam Bawa Bom, Polisi: Tujuannya Bercanda, Tidak Ada Bomnya

Soal Penumpang Pesawat Ancam Bawa Bom, Polisi: Tujuannya Bercanda, Tidak Ada Bomnya

Nasional
Jadikan Karyawan sebagai Fondasi Bisnis, Antam Raih Human Capital and Performance Awards 2023

Jadikan Karyawan sebagai Fondasi Bisnis, Antam Raih Human Capital and Performance Awards 2023

Nasional
Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Polisi Benarkan soal Ancaman Bom dalam Pesawat di Bandara Juanda, 1 Penumpang Diamankan

Nasional
Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

Nasional
Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Nasional
Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Nasional
Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Nasional
Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Nasional
KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

Nasional
Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Nasional
Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Nasional
Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com