Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Setelah Deklarasi Anies-Cak Imin, 2 Lowongan Bacawapres Akan Goyang Koalisi Lagi?

Kompas.com - 21/09/2023, 15:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEPUTUSAN menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, turut menggoyang koalisi partai politik menuju Pemilu Presiden 2024.

Satu di antaranya adalah "pertukaran" partai politik antara koalisi pengusung Anies dan koalisi pengusung Prabowo Subianto.

Kehadiran Muhaimin alias Cak Imin sebagai bakal pendamping Anies, membawa serta gerbong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi pengusung Anies. Sebelumnya, PKB ada di gerbong Prabowo.

Baca juga: PKB Klaim Elektabilitas Cak Imin Tinggi di Jatim dan Jabar

Sebaliknya, Partai Demokrat yang semula seperahu koalisi pengusung Anies memutuskan beralih kubu seturut kepastian Cak Imin yang dipilih mendampingi Anies. 

Pada Minggu (17/9/2023), Partai Demokrat menghadirkan sinyal kuat bergabung ke kubu Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, hadir ke markas Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari itu, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Yakin Demokrat Tak Akan Tinggalkan Prabowo, PAN Ingat Janji SBY Turun Gunung

Deklarasi Partai Demokrat menjadi salah satu pengusung Prabowo dijanjikan akan dilakukan dalam Rapimnas Partai Demokrat yang dijadwalkan digelar pada Kamis (21/9/2023) malam.

Dengan demikian, koalisi sejauh ini masih berjumlah tiga. Hanya saja, sudah ada "pertukaran" partai pengusung itu tadi.

 

Sebagai catatan, partai pengusung dalam hal ini adalah partai politik pemilik kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2019.

Bila satu partai politik pemilik kursi DPR hasil pemilu tersebut tak cukup untuk memenuhi syarat pengusungan sendiri pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, partai-partai politik pemilik kursi DPR ini akan berkoalisi.

Syarat pengusungan pasangan bakal calon adalah perolehan minimal 25 persen suara hasil Pemilu Legislatif 2019 atau kepemilikan minimal 20 persen kursi DPR hasil pemilu yang sama. 

Baca juga: Disebut Pernah Minta PKB Dukung Prabowo-Erick, Jokowi: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden

Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 yang tak memiliki kursi di DPR dan atau partai politik yang baru lolos menjadi peserta Pemilu 2024, bila turut mencalonkan pasangan tertentu akan disebut sebagai partai pendukung.

Masih ada dua lowongan bacawapres

Pertanyaan besarnya, apakah komposisi koalisi pada saat ini sudah final?

Jawaban pasti tentu saja ada di dapur masing-masing koalisi. Namun, satu hal yang masih menjadi kepastian saat tulisan ini dibuat juga adalah keberadaan lowongan dua posisi bakal calon wakil presiden, yaitu untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Kehadiran Partai Demokrat di kubu Prabowo tidak serta-merta menjadi terisi pula lowongan bakal calon wakil presiden bagi Prabowo. Sekalipun, kekecewaan tidak menjadi bakal calon RI-2 merupakan salah satu alasan Partai Demokrat hengkang dari kubu Anies Baswedan. 

Baca juga: Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Prabowo, Hormati Parpol yang Duluan Gabung KIM

Sinyal peta koalisi masih mungkin bergoyang lagi justru datang dari kubu Ganjar Pranowo. Setelah memastikan Ridwan Kamil dan AHY dicoret dari kandidasi bakal pendamping Ganjar, muncul kembali nama Airlangga Hartarto dalam daftar kandidat.

Makin panas karena Ganjar pun menyebut sendiri soal keberadaan nama Airlangga dalam daftar kandidat bakal pendampingnya, sekalipun konon juga nama ketua umum Partai Golkar itu sempat tercoret dari lima besar kandidat pendamping Ganjar.

Baca juga: AHY-Ridwan Kamil Dicoret, PDI-P Lirik Airlangga Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Jadi, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kapan nih kira-kira publik sudah boleh tahu kepastian nama bakal calon pendamping bapak-bapak?

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com