Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Petugas Partai” Bisa Bikin Pemilih Pikir Ulang buat Dukung Ganjar

Kompas.com - 20/09/2023, 11:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, sebutan “petugas partai” yang melekat di diri Ganjar Pranowo bisa memengaruhi pilihan politik publik pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Citra tersebut mungkin mendegradasi sosok Ganjar, sehingga pemilih mengambang atau undecided voters enggan memberikan dukungan buat bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan itu.

“Mereka yang masih di tengah atau mengambang akan terpengaruh oleh ini,” kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (19/9/2023).

Menurut Kunto, istilah petugas partai tak akan berpengaruh bagi kalangan yang sejak awal mendukung Ganjar.

Baca juga: Mimpi Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Jadi Presiden: Akses Pendidikan Setara, Perluasan Lapangan Kerja

Sementara, bagi yang anti terhadap sosok Ganjar, “petugas partai” bakal dimanfaatkan habis-habisan untuk menyerang mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebutan petugas partai sendiri sebenarnya bukan hal baru. Predikat tersebut juga lekat pada diri Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P.

Seiring berjalannya waktu, sebutan ini seolah mengalami peyorasi atau perubahan makna kata menjadi lebih buruk.

“Seakan-akan ya percuma presiden, tapi enggak punya kewenangan, cuma petugas partai yang nurut aja sama partai. Jadi itu yang sebenarnya jadi masalah,” ujar Kunto.

Baca juga: Ganjar, Petugas Partai, dan Slogan Tuanku Rakyat...

Seandainya ke depan Ganjar mengambil langkah atau kebijakan yang berakibat buruk pada kepentingan rakyat namun didukung partainya sendiri, kata Kunto, bukan tidak mungkin predikat petugas partai mendegradasi citra dirinya.

Ini pernah terjadi ketika beberapa waktu lalu publik mengaitkan sikap penolakan Ganjar terhadap Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20, dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu.

Sebagian menduga bahwa sikap Ganjar itu atas perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Kesan petugas partai akan sangat kuat dan ini akan memperburuk citra Pak Ganjar,” tutur Kunto.

Untuk melawan citra buruk ini, lanjut Kunto, ke depan Ganjar mesti lebih giat menggencarkan slogan “tuanku rakyat” yang ia bawa sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, agar ungkapan itu tak cuma jadi moto belaka.

“Perlu lebih masif lagi untuk bisa mengganti brand petugas partai,” katanya.

Adapun sebutan petugas partai disematkan oleh Megawati Soekarnoputri ketika Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P pada April 2023 lalu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com