Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Soeharto Minta Jaksa Agung Lindungi Muda-mudi dari Narkoba...

Kompas.com - 13/09/2023, 22:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan sindikat narkoba lintas negara yang diduga dipimpin oleh Fredy Pratama berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkotika (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sepak terjang sindikat Fredy diungkap melalui kerja sama berbagai kementerian/lembaga, kepolisian daerah (Polda), dan serta melibatkan Kepolisian Diraja Malaysia dan Kepolisian Thailand.

Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, sindikat yang dipimpin Fredy diduga menjadi yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini Ferdy masih buron dan bahkan diduga melakukan bedah plastik buat mengubah penampilan wajahnya.

Ferdy juga disebut sempat terdeteksi berada di Thailand. Namun, dia dilaporkan sudah pergi dari Negeri Gajah Putih ke sebuah lokasi yang masih dirahasiakan.

Baca juga: Fredy Pratama Diduga Keluar dari Thailand, Polri Cek Riwayat Perjalanannya

Persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah terjadi sejak lama.

Bahkan pada 1970-an, kasus penyalahgunaan narkoba sempat meroket dan menjadi perhatian mendiang Presiden Soeharto.

Menurut laporan surat kabar Kompas, 2 November 1971, karena kenaikan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada saat itu, Presiden Soeharto sampai berdiskusi khusus dengan Letjen Sugiharto yang menjabat sebagai Jaksa Agung.

Soeharto disebut khawatir dengan nasib generasi muda yang dirongrong oleh persoalan penyalahgunaan narkotika.

Bentuk-bentuk narkotika yang beredar saat itu adalah ganja, heroin, dan morfin.

Baca juga: Peran Ratu Narkoba, Selebgram Asal Palembang dalam Sindikat Fredy Pratama

"Kita harus selamatkan generasi muda, jangan sampai mereka terlanjur tenggelam dalam soal ini," kata Sugiharto.

Sugiharti mengatakan, wabah penyalahgunaan narkotika pada saat itu meningkat diketahui tidak hanya dari pengungkapan kasus peredaran dan penggunaannya.

Pemerintah juga mengungkapkan daerah-daerah yang menjadi pusat penyebaran narkotika semakin luas. Antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Palembang, Bali, Jawa Barat, Jakarta, dan lainnya.

Menurut Sugiharto, pemerintah saat itu fokus mencegah muda-mudi terpapar narkotika. Akan tetapi, perlakuan terhadap penduduk yang berusia senja yang menjadi pengguna narkotika dibedakan.

Baca juga: Polisi Duga Fredy Pratama Sudah Ubah Wajah dan Identitasnya

"Kalau mereka yang sudah-tua, 50 atau 60 tahun biarkan saja, tapi mereka yang masih muda-muda itu...," ucap Sugiharto.

Menurut Sugiharto, salah satu cara membuat jera para pengguna dan pengedar narkotika adalah memperberat hukuman.

 

Halaman:


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com