Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK: Harusnya Tak Boleh Ada Tahanan ke Lantai 15

Kompas.com - 12/09/2023, 23:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut seharusnya tidak diperbolehkan tahanan korupsi dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih.

Adapun lantai 15 merupakan ruangan para pimpinan lembaga antirasuah. Sementara, pemeriksaan tahanan baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan di lantai dua.

Pernyataan itu Nawawi sampaikan guna merespons dugaan adanya tahanan korupsi yang dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Dewas Masih Telaah Dugaan Tahanan Korupsi Dibawa ke Lantai Ruangan Pimpinan KPK

"Memang harusnya tidak boleh ada giat yang semacam itu (pimpinan menemui pihak berperkara)," kata Nawawi saat dihubungi, Selasa (12/9/2023).

Nawawi mengatakan, tidak ada agenda pertemuan antara pimpinan dengan tahanan korupsi pada tanggal 28 Juli lalu.

Adapun Nawawi mengatakan dirinya baru mengetahui terdapat dugaan tahanan KPK dibawa ke lantai 15.

"Kalau dalam daftar giat pimpinan tanggal 28 Juli tidak ada giat yang seperti itu," tutur Nawawi.

Baca juga: Dewas Dalami Dugaan Tahanan KPK Naik ke Lantai 15 Gedung Merah Putih

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 28 Juli hanya terdapat empat pimpinan KPK di Gedung Merah Putih. Mereka adalah Nawawi, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri saat itu tengah dinas di Manado, Sulawesi Utara.

Pada hari tersebut, sejumlah pejabat TNI mendatangi gedung KPK karena merasa keberatan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengkonfirmasi telah menerima aduan dugaan pelanggaran etik terkait tahanan korupsi yang dibawa ke lantai 15 Gedung KPK.

Baca juga: KPK soal Prabowo Sarankan Masyarakat Terima Politik Uang: Itu Tindakan Koruptif

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, aduan itu saat ini masih ada di tahap telaah.

"Ada laporan yang masuk ke Dewas dan sedang diproses," kata Albertina saat dihubungi Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com