Rapat Bahas Anggaran, Anggota DPR Sarankan BNPT Buat Program Cegah Ideologi Radikal di BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Safaruddin menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat program prioritas untuk mencegah dan menghalangi ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme masuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disampaikan Safaruddin di hadapan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023).

Bukan tanpa sebab, Safaruddin menyarankan itu karena tidak melihat BNPT memiliki program prioritas mencegah ideologi atau paham terorisme di BUMN.

"Untuk BNPT, yang saya tidak lihat dari program prioritas ini, yaitu BUMN begitu, Pak. Program untuk BUMN. Kan kemarin kan terjadi radikalisme," kata Safaruddin dalam rapat.

Baca juga: Wapres Minta BNPT Tidak Lengah meski Angka Serangan Teroris Turun

Ia lantas mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi penangkapan terduga teroris yang diketahui adalah pegawai BUMN di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Namun, Safaruddin juga menyebut bahwa sepertinya tidak hanya di lingkungan PT KAI saja paham terorisme atau radikalisme mulai masuk ke BUMN.

"Kemarin juga ada di TikTok kalau enggak salah, bahwa di Telkom kita sudah ada disusupi. Di wilayah-wilayah Telkom, kemudian di Pertamina," ujar Safaruddin.

Politikus PDI-P ini kemudian meminta Kepala BNPT turut memasukkan program prioritas untuk BUMN dalam rangka mencegah masuknya ideologi radikal, ekstremis dan teroris tersebut.

"Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti, kereta api itu kan, Pak. Saran saya termasuk BUMN juga untuk jadi sasaran prioritas dari enam itu," katanya.

Baca juga: BNPT Klaim Serangan Teroris di Indonesia Turun 89 Persen sejak 2018

Sebagai informasi, Safaruddin menyatakan ini karena melihat enam program prioritas BNPT untuk rencana tahun anggaran 2024.

Keenam program ini adalah pemberdayaan perempuan anak dan remaja; pembangunan desa siap siaga-desa damai; pembangunan sekolah damai; peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; re-edukasi terhadap keluarga napiter; serta pemberdayaan penyintas dan keluarga.

"Untuk keenam program prioritas ini, kami butuh dukungan anggaran sebesar RP 46,4 miliar," kata Rycko Amelza Dahniel.

Sementara itu, sempat ramai diberitakan soal penangkapan terduga teroris di Bekasi, yang ternyata pegawai PT KAI.

Baca juga: BNPT: Pandemi Covid-19 Lahirkan Teroris Lone Wolf