Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Geger Isu Duet Anies-Cak Imin: Tersingkirnya AHY dan Tudingan Pengkhianatan Surya Paloh

Kompas.com - 01/09/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panggung politik geger. Tiba-tiba saja, muncul kabar bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Padahal, Anies dan Muhaimin berada di poros politik berbeda. Anies dicapreskan oleh Nasdem dan didukung oleh Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara, setahun belakangan, PKB berkoalisi dengan Gerindra mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Belakangan, Prabowo mendapat amunisi dukungan tambahan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.

Kabar bersatunya Anies dan Muhaimin ini seketika menyulut amarah Demokrat. Di sisi lain, Anies dan Muhaimin belum angkat bicara.

Baca juga: Anies Setuju Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Rentetan Pengkhianatan!

Diungkap Demokrat

Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Muhaimin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023) sore.

Usai pertemuan itu, lanjut Riefky, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Ternyata, Anies setuju dirinya berpasangan dengan Muhaimin pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.

“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ucap Riefky.

Baca juga: Soal Isu Dipilih Jadi Cawapres Anies, Muhaimin Bungkam

Namun demikian, keputusan itu tak langsung disampaikan Anies ke Demokrat dan PKS, dua partai yang mendukungnya sebagai bakal capres. Anies justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Said, untuk bicara ke kedua partai, sehari setelahnya atau Rabu (30/8/2023),

Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Dalam piagam itu disebutkan, Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapres sendiri.

Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2024. Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.

“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

Foto swafoto bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023). Dokumentasi/Partai Demokrat Foto swafoto bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Muhaimin bungkam

Kompas.com mencoba menemui Muhaimin di kediamannya di Jalan Widya Chandra 4 Nomor 23, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) malam. Namun, saat dikonfirmasi terkait kabar ini, Muhaimin bungkam.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com