Wacana Duet Prabowo-Erick Thohir Diprediksi Terganjal Restu Muhaimin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi terhalang restu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebabnya, sejak lama, PKB telah menyodorkan nama ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon RI-2.

“Hambatan Erick Thohir saat ini hanyalah PKB yang sejak awal sudah secara terang mengajukan proposal pencawapresan Gus Muhaimin,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Jubir Gerindra Tepis Jokowi Cawe-cawe Dukung Prabowo-Gibran

Menurut Umam, Erick Thohir sedianya punya peluang besar jadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo. Sebab, selain didukung Partai Amanat Nasional (PAN), Erick juga kabarnya mengantongi restu Presiden Joko Widodo.

Tak hanya itu, elektabilitas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut juga terbilang moncer.

Namun, bagaimanapun, PKB menjadi partai pertama yang menyepakati kerja sama koalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Baca juga: Puan Yakin Jokowi Tak Ikut Campur dalam Pembentukan Koalisi Pendukung Prabowo

Sejak awal berkoalisi, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, bersikukuh menjadi cawapres. Upaya PKB untuk mencalonkan Muhaimin sebagai pendamping Prabowo juga sudah diikhtiarkan sedemikian sabar sesuai fatsun politik berkoalisi.

“Jika akhirnya gagal karena ditelikung oleh kawan seiring yang baru saja masuk dalam koalisi, maka yang terluka adalah harkat, martabat, harga diri, dan kedaulatan PKB,” ujar Umam.

Jika tak menggandeng Muhaimin sebagai cawapres, lanjut Unam, Prabowo berpotensi kehilangan basis dukungan suara Nahdliyin yang lekat dengan PKB. Besar kemungkinan suara kalangan Nahdlatul Ulama (NU) terpencar dan tidak terkonsolidasi.

Sementara, Prabowo sendiri paham bahwa dirinya gagal di dua kali pemilu presiden karena tak mampu mengonsolidasikan basis suara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang notabene memiliki basis santri Nahdliyin.

Seandainya Prabowo tetap ingin berduet dengan Erick Thohir, dirinya harus bernegosiasi langsung dengan Muhaimin dan PKB untuk menyepakti skema kompromi, kompensasi, atau “deal” lainnya.

“Jika tidak bisa melakukan negosiasi dan kompromi dengan PKB, maka potensi deadlock di KKIR berpeluang terjadi,” kata Umam.

Umam pun menduga, PKB bakal hengkang dari koalisi Gerindra jika Prabowo tak memilih Muhaimin jadi calon RI-2.

“PKB berpeluang hijrah koalisi, bukan ke Koalisi Perubahan karena tampaknya PKB tidak siap dengan konsekuensi risiko politiknya, melainkan besar kemungkinan PKB akan bergabung ke PDI-P,” kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Klaim Kantongi Izin, PAN Tak Lihat Ada Pelanggaran dari Acara Deklarasi Prabowo di Museum

Sebagaimana diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dibentuk Gerindra dan PKB pada Agustus 2022 lalu. Kedua partai sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon RI-1.

Belakangan, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN. Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara, rencana pencapresan Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Partai Ummat besutan Amien Rais juga mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sedangkan Ganjar Pranowo didukung oleh dua partai politik Parlemen yakni PDI Perjuangan dan PPP, serta dua parpol non Parlemen yaitu Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).