Peran Partai Politik dalam Pemilu

KOMPAS.com - Partai Politik memiliki peran penting dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu). 

Salah satunya sebagai wadah untuk menyalurkan calon pemimpin yang akan turut serta dalam pemilu. 

Partai politik berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat.

Partai politik diyakini sebagai institusi demokrasi. Sedangkan pemilu merupakan salah satu contoh mekanisme demokrasi yang diyakini dan diharapkan banyak pihak akan menjadi alat untuk mengakomodir kepentingan warganegara secara damai.

Tujuan Partai Politik

Peranan partai politik dalam pemilu juga tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. 

Tujuan berdirinya partai politik di Indonesia sudah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Pada Pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu tujuan adanya partai politik yakni untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 

Dengan kata lain, pemilu yang merupakan bagian dari kegiatan politik menjadi bagian dari partisipasi partai politik. 

Baca juga: Partai Politik dan Agenda Pemberantasan Korupsi

Tujuan Umum

• mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
• menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
• mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus

• meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
• memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
• membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Referensi: 

• Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum, (2017). Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan. Yogyakarta: Absolute Media. 
• Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.