Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surati Kemensetneg, Anak Korban Penculikan Aktivis 1997 Ingin Bertemu Jokowi

Kompas.com - 31/07/2023, 23:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra korban penculikan pada 1997, Dedi Hamdun, Abdul Hakim Hamdun menyampaikan surat kepada Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) pada Senin (31/7/2023).

Dalam surat tersebut, Abdul Hakim menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Pasalnya, setelah Dedi Hamdun menjadi korban penculikan sekitar 26 tahun lalu, keluarga besarnya belum sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Tanyakan Isu Penculikan ke Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Beliau Bilang Sudah Dikembalikan Semua

"Sebenarnya ini langkah jemput bola kami karena kan waktu itu Pak Menko (Menko Polhukam Mahfud MD) ngomongin kalau Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) itu sudah berkoordinasi dan mendengarkan aspirasi keluarga korban," ujar Abdul Hakim di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Senin.

"Kami salah satu korban yang 26 tahun ini terputus komunikasinya dengan pemerintah. Jadi salah satu langkah kami, kami mengajukan kepada Presiden. Kami berharap untuk diundang audiensi untuk mendengarkan aspirasi kami, seperti itu," ucap dia.

Dedi Hamdun, pengusaha ya

Untuk diketahui, Dedi Hamdun merupakan pengusaha yang juga aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia juga sempat terlibat dalam kampanye mencari dukungan untuk Megawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas (Mega-Bintang) pada 1997.

Saat itu, Mega-Bintang menjadi simbol perlawanan kepada rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden kedua RI, Soeharto.

Dedi Hamdun diketahui hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997, tepat saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di tahun tersebut.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Benarkah Prabowo Dalang Penculikan Aktivis 98?

"Ayah saya itu (korban) penghilangan paksa 97 atas nama Dedi Hamdun yang hilang bersama 14 orang sampai sekarang belum pulang," kata Abdul Hakim.

"Kan ada pemulihan hak-hak korban. Hak-hak korban itu kan kami belum pernah ditanya apa kira-kira, audiensi untuk berbicara tentang itu dan ada beberapa hal rahasia yang ingin kami sampaikan," lanjutnya.

Menurut Abdul Hakim, hilangnya Dedi Hamdun membuat keluarganya sangat terpukul.

Bahkan, ibu dan adiknya mengalami depresi berat dan harus mendapat bantuan medis hingga saat ini.

Selain itu, sepeninggal ayahnya harta keluarga mereka menjadi objek penjarahan dan perampokan.

"Jadi untuk seperti itu makanya kami ingin bertemu (Presiden) untuk menyampaikan aspirasi kami lah," kata Abdul Hakim.

Baca juga: Desmond J Mahesa dan Kenangan Kelam Penculikan 1998

Halaman:


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com