Bawaslu Usul Pilkada Ditunda, Polri: Kami Siap Amankan Pemilu Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan siap untuk melakukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar tahun 2024.

Kesiapan ini ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat ditanyakan soal adanya usulan Bawaslu soal penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pilkada ditunda karena alasan keamanan.

"Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024," kata Sandi saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Berencana Tunda Pilkada 2024

Sandi mengatakan, Polri akan menggelar Operasi Kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata.

Operasi tersebut, menurutnya, akan digelar dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran.

"Kami akan bekerja sama dan bersinergi dengan tni hingga pemerintah daerah stakeholder terkait dalam pengamanan pemilu nanti," ujar Sandi.

Lebih lanjut, Sandi memastikan bahwa Polri akan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan.

"Agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis," katanya.

Baca juga: Bawaslu Usul Bahas Opsi Tunda Pilkada 2024

Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," katanya lagi.

Baca juga: Usul Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Ancaman Konflik di Tengah Pergantian Kekuasaan Jadi Sorotan

Menurut Bagja, risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing karena pilkada berlangsung serentak, sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan.

Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibandingkan pemilu secara nasional karena lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

"Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," katanya lagi.

Baca juga: Bawaslu Usul Penundaan Pilkada, Pemerintah: Tetap November 2024