Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tebusan Rp 5 M untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Mahfud: Kalau Minta ke Saya, Saya Bilang Tidak

Kompas.com - 11/07/2023, 17:32 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal tebusan uang Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua sempat mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan uang Rp 5 miliar untuk membebaskan Philips yang kini disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Namun, KKB kemudian membantah meminta tebusan tersebut. Terbaru, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga telah meluruskan itu dan mengatakan KKB tidak pernah meminta uang tebusan.

Baca juga: Permintaan Uang Tebusan Rp 5 Miliar KKB, Bantahan Kogoya, dan Klarifikasi Kapolda Papua

Mahfud mengaku tidak mengetahui soal permintaan uang tebusan tersebut.

“Tidak tahu saya, karena saya tidak ikut menerangkan itu,” kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Hanya saja, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan memenuhi permintaan semacam itu, jika KKB mengajukan kepada dirinya.

“Kalau kepada saya tidak minta. Kalau minta ke saya, saya bilang tidak. Gitu saja. Saya tidak minta,” ucap Mahfud.

Sebelumnya, permintaan tebusan dari KKB pimpinan Egiagus Kogoya itu dilontarkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Menurut dia, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi lewat proses negosiasi. Benny menuturkan, pemerintah daerah sedang menyiapkan uang yang diminta Kogoya.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya. Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/6/2023).

Baca juga: Kapolda Papua Sebut KKB Egianus Tak Minta Uang Rp 5 Miliar sebagai Tebusan Bebaskan Kapten Philip

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujar dia.

Namun tak ada penjelasan terkait pemda yang dimaksud.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan Philips.

Yudo berpendapat, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu maupun masyarakat di sekitar.

Baca juga: Langkah Pemerintah Turuti Tuntutan Dikhawatirkan Bikin KKB Kian Pede Beraksi

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Di sisi lain, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyatakan bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya tidak meminta tebusan uang.

"Saya sudah sampaikan bahwa Egianus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang itu," ujar Fakhiri di Jayapura, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air dan Upaya Negosiasi yang Jalan Terus

Menurut Fakhiri, dirinya pernah mengarahkan Pj Bupati Nduga saat itu, untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi membuahkan hasil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com