Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Nilai Fadil Imran Cukup Berpotensi Dipertimbangkan Jadi Wakapolri

Kompas.com - 22/06/2023, 21:46 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran memiliki ide yang sangat seksi.

Program tersebut adalah polisi Rukun Warga (RW) yang dinilainya cukup berpotensi membuat Fadil dipertimbangkan menjadi Wakil Ketua Polri (Wakapolri) menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono.

"Tetapi satu hal, Fadil Imran itu punya satu produk yang saya bilang seksi ya, ide yang sangat seksi, yaitu polisi RW," kata Sugeng saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).

"Ini kompetibel, konsep ini menarik," ujarnya lagi.

Baca juga: Profil Fadil Imran, Jenderal Seangkatan Kapolri yang Digadang-gadang Jadi Wakapolri

Untuk diketahui, Polisi RW diinisiasi oleh Fadil saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya untuk diimplementasikan di wilayah hukum Polda Metro Jaya demi meningkatkan keamanan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Sugeng, program tersebut sangat strategis jika digerakkan pada tahun menuju Pemilu 2024, demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

"Presiden kan bilang juga bahwa nanti dalam Pemilu harus aman dan nyaman. Dan sudah dibuktikan, Fadil Imran itu bisa membuat Jakarta aman dan nyaman (melalui program Polisi RW)," kata Sugeng.

Selain itu, program itu juga dinilai bisa membuat polri menjadi teladan utama untuk masyarakat karena sebagai Polisi RW, anggota polri diwajibkan mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat.

"Di manapun mereka berada, harus menjadi motivator masyarakat sesuai dengan nilai Tri Brata, menjadi teladan utama buat masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Wakapolri Gatot Eddy Pramono Akan Pensiun Bulan Ini, Siapa Penggantinya?

Sebelumnya diberitakan, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri akan memasuki masa pensiun pada 28 Juni 2023.

Pasalnya, usia Gatot genap menjadi 58 tahun atau memasuki masa pensiun sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain Fadil Imran, ada sejumlah nama lain yang dinilai mampu menjabat sebagai Wakapolri.

Di antaranya ada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto, dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Ahmad Dofiri.

Baca juga: Daftar Jenderal Bintang 3 Calon Kuat Pengganti Wakapolri Komjen Gatot

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com