Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewas KPK Simpulkan Laporan Pemberhentian Endar Priantoro Tak Cukup Bukti

Kompas.com - 19/06/2023, 15:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri Cs mengenai pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan tidak cukup bukti.

Adapun Ketua KPK, Firli Bahuri; Sekretaris Jenderal (Seken) KPK, Cahya H. Harefa, dan Zuraida Retno Pamungkas sebelumnya dilaporkan Endar dan Ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni ke Dewas.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan telaah, laporan Endar dan Sultoni tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni sidang etik.

Baca juga: Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

“Laporan saudara Endar dan saudara Sultoni yang menyatakan pimpinan KPK melanggar kode etik terkait pemberhentian Endar adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Syamsuddin dalam konferensi pers di gedung KPK lama, Senin (19/6/2023).

Dewas juga menyimpulkan bahwa pemberhentian Endar Priantoro merupakan persoalan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan itu bersifat konkrit, individual, dan final dan merupakan produk dari kewenangan administrasi negara.

“Penilaian keabsahannya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,” ujar Syamsuddin.

Baca juga: Pertanyakan Wewenang Ombudsman, KPK Tolak Jelaskan Pemecatan Brigjen Endar Priantoro

Dewas juga menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK diputuskan pimpinan KPK secara kolektif kolegial.

Dewas juga menyebut, pimpinan KPK selaku Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNyD) di KPK bisa mengangkat, memperpanjang, atau mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK.

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Syamsuddin.

Adapun surat pemberhentian Endar ditandatangani Sekjen KPK, Cahya H, harefa pada 31 Maret.

Sementara, Ketua KPK, Firli Bahuri menerbitkan surat penghadapan kembali atas nama Endar ke Mabes Polri.

Baca juga: KPK Pelajari Surat Ombudsman Terkait Aduan Endar Priantoro

Persoalan ini sempat memicu ketegangan di internal KPK karena langkah Firli Cs memberhentikan Endar diprotes puluhan penyelidik dan penyidik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com