Impor KRL Bekas Ditolak, Luhut: Kita Rapat Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim) Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya masih akan menggelar rapat mengenai opsi impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hal ini disampaikannya menanggapi Kementerian Perindustrian yang menyatakan menolak opsi impor tersebut.

"Nanti kita rapat-in dulu," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

"Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?" kata dia.

Baca juga: Menperin Tegaskan Tak Ada Opsi Impor KRL Bekas dari Jepang

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah tidak membuka opsi impor KRL bekas dari Jepang.

Agus mengatakan, semua menteri terkait sepakat untuk mengikuti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merekomendasikan agar tidak melakukan impor KRL.

"Sudah done, audit BPKP (soal impor KRL) kan final," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikuti, jadi ini bukan keputusan Kemenperin," ujar dia.

Agus menilai, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal kebutuhan rangkaian KRL tidak mengarah untuk membuka opsi impor.

"Saya enggak pernah dengar ada opsi impor darurat, pernyataan pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tidak mengarah ke situ kok," ucap Agus.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, opsi impor rangkaian KRL bekas dilakukan secara terbatas untuk menutupi kesenjangan jumlah KRL dan penumpang dalam kurun waktu 6-7 bulan.

Baca juga: BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas

Erick mengatakan, rangkaian kereta api, khususnya KRL perlu ditambah mengingat pertumbungan penumpang pasca-pandemi Covid-19 jauh lebih tinggi daripada perhitungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin untuk tutupi gap (kesenjangan jumlah KRL dan pumpang) 6-7 bulan ini," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2023.

Erick mengajukan ke Komisi VI DPR agar PT Industri Kereta Api (INKA) untuk mendapatkan tambahan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp 3 triliun.

Ia mengatakan, tambahan modal tersebut akan digunakan PT INKA untuk meningkatkan produksi kereta api