Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Impor KRL Bekas Ditolak, Luhut: Kita Rapat Dulu

Kompas.com - 12/06/2023, 18:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim) Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya masih akan menggelar rapat mengenai opsi impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hal ini disampaikannya menanggapi Kementerian Perindustrian yang menyatakan menolak opsi impor tersebut.

"Nanti kita rapat-in dulu," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

"Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?" kata dia.

Baca juga: Menperin Tegaskan Tak Ada Opsi Impor KRL Bekas dari Jepang

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah tidak membuka opsi impor KRL bekas dari Jepang.

Agus mengatakan, semua menteri terkait sepakat untuk mengikuti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merekomendasikan agar tidak melakukan impor KRL.

"Sudah done, audit BPKP (soal impor KRL) kan final," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikuti, jadi ini bukan keputusan Kemenperin," ujar dia.

Agus menilai, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal kebutuhan rangkaian KRL tidak mengarah untuk membuka opsi impor.

"Saya enggak pernah dengar ada opsi impor darurat, pernyataan pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tidak mengarah ke situ kok," ucap Agus.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, opsi impor rangkaian KRL bekas dilakukan secara terbatas untuk menutupi kesenjangan jumlah KRL dan penumpang dalam kurun waktu 6-7 bulan.

Baca juga: BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas

Erick mengatakan, rangkaian kereta api, khususnya KRL perlu ditambah mengingat pertumbungan penumpang pasca-pandemi Covid-19 jauh lebih tinggi daripada perhitungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin untuk tutupi gap (kesenjangan jumlah KRL dan pumpang) 6-7 bulan ini," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2023.

Erick mengajukan ke Komisi VI DPR agar PT Industri Kereta Api (INKA) untuk mendapatkan tambahan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp 3 triliun.

Ia mengatakan, tambahan modal tersebut akan digunakan PT INKA untuk meningkatkan produksi kereta api

"Penyehatan PT INKA butuh tambahan Rp 3 triliun sehingga ada ekuilibrium antara produksi gerbong dan peningkatan daripada jumlah kebutuhan kereta api," ujar dia.

Baca juga: Rumitnya Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang...

Erick mengatakan, usulan tambahan modal tersebut sudah dibahas dalam rapat bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ia menekankan, jika produksi PT INKA tak mencukupi kebutuhan, impor dapat dilakukan secara terbatas.

Selain itu, terkait impor KRL bekas, Erick berharap PT INKA dan KAI dapat duduk bersama untuk menyesuaikan data.

"KAI dan INKA harus duduk bareng supaya data ketemu dan tidak jadi polemik yang tak ada penyelesaian," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com