BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albert Yoku mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan saat akan membantu melobi pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya terkait penculikan pilot Susi Air.

Albert mengatakan, upaya untuk berdialog dengan KKB sudah dilakukan dua minggu setelah insiden penculikan pilot Susi Air terjadi. Dialog tersebut juga didukung oleh tokoh adat dan tokoh agama.

"Tapi karena penyaderaan ini pindah-pindah lokasi Egianus Kogoya, sehingga sampai hari ini pun diberikan ruang untuk adanya dialog itu atau negosiasi itu secara humanis," jelas Albert di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2023).

"Tetapi kita tidak berjumpa langsung sehingga itu menyulitkan kita juga dalam menyelesaikan masalah," lanjutnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Oleh karena itu, Badan Pengarah saat ini menitikberatkan kegiatan kepada masyarakat yang terdampak konflik keamanan di Papua.

"Kan yang terdampak itu lebih banyak, kita biarkan rakyat lapar, pembagunan tidak terurus dan sebagainya maka lebih baik kita tangani rakyat itu," ujarnya.

Adapun pada Rabu, sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam BP3OKP melakukan audiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Audiensi dilakukan BP3OKP dengan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Dalam audiensi dibahas soal penanganan masyarakat Papua yang saat ini terdampak konflik.

“Sekarang prioritas jangka pendek adalah masyarakat terdampak konflik keamanan dan konflik sosial di daerah provinsi Papua Pegunungan, daerah Nduga dan sekitarnya,” kata Albert Yoku.

Menurut Albert, tidak masalah jika pemerintah melakukan pendekatan lewat TNI dan Polri untuk penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Panglima Yudo: TNI Masih Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Timbulkan Korban Jiwa

Namun demikian, lanjutnya, nasib masyarakat kecil yang terdampak tidak boleh diabaikan.

Albert mencontohkan di daerah Nduga terdapat 32 distrik. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 di antaranya terdampak konflik dengan KKB.

Akibatnya warga terpaksa mengungsi ke daerah terdekat.

“Penanganan kemanusiaan secara pertolongan sosial, baik kesehatan, pendidikan, maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya," ungkap Albert.