Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Menteri LHK Catat Pernyataan Surya Paloh soal Penetapan Tersangka Johnny G Plate

Kompas.com - 17/05/2023, 20:11 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi awak media bersama sejumlah kader elitnya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Ia menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap Nasdem atas status tersangka Johnny G Plate dalam kasus pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Para elit Nasdem yang menemani Surya Paloh bicara terbagi dalam tiga barisan. Barisan pertama yang sejajar dengan Paloh diisi oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Ketua DPP Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, serta Roberth Rouw.

Dua menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, Siti Nurbaya Bakar yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian justru berada di barisan kedua.

Baca juga: Saat Surya Paloh Tak Percaya Penetapan Tersangka Johnny G Plate Bentuk Intervensi Politik...

Dalam konferensi pers yang berjalan hampir 30 menit itu, Surya Paloh menyampaikan berbagai pandangannya soal status tersangka Johnny G Plate.

Dalam pengamatan Kompas.com, Siti Nurbaya membawa sebuah buku berwarna putih dan pulpen dan mencatat berbagai pernyataan Surya Paloh.

Ia yang berada di belakang sebelah kiri Surya Paloh juga sesekali melihat ke arah ketua umumnya itu, dan langsung mencatat poin-poin pernyataan.

Sesekali, Siti Nurbaya membungkukan dan mendekatkan badannya pada Surya Paloh untuk menyimak pernyataan yang kurang didengarnya.

Baca juga: Nasdem Tak Ajukan Kandidat Pengganti Johnny G Plate sebagai Menkominfo

Nasdem berduka

Dalam pernyataannya, Surya Paloh mengaku tengah bersedih karena Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) siang tadi.

Ia mengatakan, kondisi Nasdem tengah berduka dan semua elit mesti menutupi perasaannya saat menemui awak media.

“Untuk hal yang terjadi kali ini, kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini,” kata Surya Paloh.

Paloh juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum dan terbuka jika Kejagung bakal melakukan pemeriksaan pada Partai Nasdem terkait aliran dana korupsi itu.

“Periksa seluruh yang kemungkinan (terlibat), dari ujung kiri, ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi mana pun, termasuk Partai Nasdem,” ujarnya.

Baca juga: Surya Paloh Yakin Johnny G Plate Tak Terlibat Korupsi BTS 4G di Kominfo

Tak ajukan pengganti Johnny G Plate sebagai Menkominfo

Surya Paloh juga mengatakan, Nasdem tidak mengajukan kandidat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menggantikan Johnny G Plate.

Alasannya, sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak meminta Nasdem menyiapkan calon pengganti.

“Enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden,” ujar Paloh.

Di sisi lain, Surya Paloh mengatakan, bakal memberikan bantuan hukum pada Johnny G Plate.

Ia pun yakin, kadernya itu tak terlibat dalam kasus korupsi seperti yang dituduhkan.

“Bantuan hukum wajib (diberikan). Kawan-kawan di luar partai meminta bantuan hukum kita kasih. Apalagi, sekretaris jenderal Partai Nasdem,” kata Surya Paloh.

Baca juga: Paloh Tunjuk Hermawi Taslim Jadi Plt Sekjen Nasdem Usai Johnny Plate Tersangka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com