Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menteri Anas Minta Akademisi Awasi Aturan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 16/05/2023, 16:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Implementasi reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. Implementasi ini perlu dilakukan bersama-sama dengan sejumlah stakeholder.

Kolaborasi dan kerja sama sinergis berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Proses reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu entitas atau pemerintah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, para akademisi merupakan salah satu aktor yang memiliki andil penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia bersama pemerintah, komunitas, bisnis, dan media.

Baca juga: Menpan-RB Resmikan 4 MPP di Sumatera, Gerbang Investasi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

"Akademisi dapat bertindak sebagai policy entrepreneur. Mereka dapat menginvestasikan dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah kebijakan untuk kemudian diusulkan solusi kebijakan atas permasalahan tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pembukaan Dies Natalis ke-59 UNJ bertema "Menuju Universitas Kelas Dunia" di Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Menteri Anas mengatakan, akademisi berperan luas dalam menggunakan pengetahuan, kemampuan, kapabilitas, maupun materi untuk menganalisis kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Di sisi lain, akademisi dapat melakukan penguatan evidence-based policy atas hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Menpan-RB Temui Menteri PPPA, Bahas Pelayanan Publik dan Isu Kekerasan terhadap Perempuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam Sidang Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pembukaan Dies Natalis ke-59 UNJ bertema Menuju Universitas Kelas Dunia, Jakarta, Selasa (16/5/2023).DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam Sidang Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pembukaan Dies Natalis ke-59 UNJ bertema Menuju Universitas Kelas Dunia, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Tak hanya itu, para akademisi juga berperan untuk memastikan tujuan dan target pembangunan tercapai. Oleh karenanya, akademisi dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat.

"Dosen melakukan proses internalisasi dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, mahasiswa dapat membantu implementasi kebijakan tersebut kepada masyarakat," jelasnya dalam siaran pers, Selasa (16/5/2023).

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mencontohkan, saat masih menjabat Bupati Banyuwangi, dia mengajak mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk memperhatikan nutrisi dan gizi bayi sedari dalam kandungan.

"Saya titip agar kampus dapat lebih aktif berkampanye terkait hal ini karena masa depan anak-anak kita pada 2050 nanti ditentukan dari saat ini," katanya Menteri Anas.

Sementara itu, Rektor UNJ Komarudin mengatakan, UNJ akan terus berupaya mencapai misinya untuk menjadi kampus kelas dunia. Hal tersebut sesuai dengan tema Diesn Natalis tahun ini.

Baca juga: Menpan-RB: ASN Harus Langsung Fokus Tugas Layani Masyarakat Usai Libur Lebaran

"Ikhtiar harus dilakukan sungguh-sungguh agar menghasilkan iklim pendidikan yang bermutu dan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang visioner sehingga dapat mencapai kampus berkelas dunia ini," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com