Menteri Anas Minta Akademisi Awasi Aturan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KOMPAS.com – Implementasi reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. Implementasi ini perlu dilakukan bersama-sama dengan sejumlah stakeholder.

Kolaborasi dan kerja sama sinergis berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Proses reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu entitas atau pemerintah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, para akademisi merupakan salah satu aktor yang memiliki andil penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia bersama pemerintah, komunitas, bisnis, dan media.

"Akademisi dapat bertindak sebagai policy entrepreneur. Mereka dapat menginvestasikan dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah kebijakan untuk kemudian diusulkan solusi kebijakan atas permasalahan tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pembukaan Dies Natalis ke-59 UNJ bertema "Menuju Universitas Kelas Dunia" di Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Menteri Anas mengatakan, akademisi berperan luas dalam menggunakan pengetahuan, kemampuan, kapabilitas, maupun materi untuk menganalisis kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Di sisi lain, akademisi dapat melakukan penguatan evidence-based policy atas hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Tak hanya itu, para akademisi juga berperan untuk memastikan tujuan dan target pembangunan tercapai. Oleh karenanya, akademisi dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat.

"Dosen melakukan proses internalisasi dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, mahasiswa dapat membantu implementasi kebijakan tersebut kepada masyarakat," jelasnya dalam siaran pers, Selasa (16/5/2023).

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mencontohkan, saat masih menjabat Bupati Banyuwangi, dia mengajak mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk memperhatikan nutrisi dan gizi bayi sedari dalam kandungan.

"Saya titip agar kampus dapat lebih aktif berkampanye terkait hal ini karena masa depan anak-anak kita pada 2050 nanti ditentukan dari saat ini," katanya Menteri Anas.

Sementara itu, Rektor UNJ Komarudin mengatakan, UNJ akan terus berupaya mencapai misinya untuk menjadi kampus kelas dunia. Hal tersebut sesuai dengan tema Diesn Natalis tahun ini.

"Ikhtiar harus dilakukan sungguh-sungguh agar menghasilkan iklim pendidikan yang bermutu dan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang visioner sehingga dapat mencapai kampus berkelas dunia ini," katanya.