Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilah Kadinkes Lampung 14 Tahun Berharta Rp 2,7 Miliar Saat Diklarifikasi KPK: Diisi Staf

Kompas.com - 11/05/2023, 13:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana berkilah saat diklarifikasi kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/5/2023).

Deputi Pencegahan dan Monitori KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pada saat diperiksa, Reihana mengaku bahwa LHKPN-nya diisi oleh stafnya. Sehingga, terkesan tidak ada perubahan selama lima tahun terakhir di dalam laporannya.

Dalam kurun 2018-2020, kekayaan yang dilaporkan perempuan yang sudah 14 tahun terakhir menjadi Kadinkes Lampung itu memang nyaris tak bergerak, yaitu sebesar Rp 2.608.250.000.

Baca juga: KPK: LHKPN Kadinkes Lampung Reihana Janggal Sejak 2021

Adapun pada tahun 2021, kekayaan Reihana hanya naik Rp 100 juta menjadi 2.708.250.000 dan bertambah Rp 15 juta pada 2022 menjadi Rp 2.715.000.000.

“Kemarin dia ternyata LHKPN-nya dibikin sama stafnya, makanya lima tahun jumlahnya enggak berubah, dia (mengeklaim) enggak tahu,” kata Pahala, Selasa (9/5/2023).

Bagi Pahala, tidak penting siapa yang mengisi LHKPN tersebut. Sebab, sebagai wajib lapor, Reihana bertanggung jawab atas LHKPN yang disampaikan ke KPK.

Ia pun menganggap laporan kekayaan yang disampaikan Reihana terlalu kecil bila dilihat dari masa jabatannya sebagai Kadinkes Lampung.

Baca juga: Kadinkes Lampung Reihana Punya Enam Rekening, yang Dilaporkan Hanya Satu

Ketika Tim LHKPN mencecar Reihana terkait sejumlah komponen kekayaan yang tidak dilaporkan, Reihana pun berkilah karena diisi oleh stafnya.

“Jadi kalau ditanya staf saya, staf saya. Jadi ngisi stafnya itu bukan soal siapa yang ngisi, tapi dia jadi lepas tanggung jawab,” ujar Pahala.

Pernah dipanggil KPK pada 2021

Sebenarnya, bukan kali ini saja Reihana dipanggil KPK. Pada 2021, ia juga pernah dipanggil karena LHKPN yang janggal.

Pahala mengaku baru mengetahui persoalan itu belakangan ini. Ketika ia mengulik, pemeriksaan saat itu belum seserius beberapa waktu terakhir.

Menurut Pahala, saat itu Reihana kedapatan memiliki enam rekening bank dan hanya melaporkan satu rekening ke KPK.

Baca juga: KPK soal Reihana: 14 Tahun Jadi Kadinkes Lampung Masa Hartanya Cuma Rp 2 Miliar

Pada periode berikutnya ketika melaporkan LHKPN pada 2022, Reihana kembali tidak memperbaiki jumlah rekening yang dilaporkan. Artinya, hanya ada satu rekening yang dilaporkannya.

“Ada enam, (tapi) yang dilaporkan satu,” tutur Pahala.

Bertolak dari hasil pemeriksaan tersebut, Pahala memutuskan kembali memanggil Reihana untuk menjalani klarifikasi LHKPN pada pekan depan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com