Jokowi Dikritik karena Sibuk Urus Capres 2024, Gerindra: Dia Tak Intervensi Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Prabowo Subianto, Ahmad Riza Patria mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi terhadap partai politik (parpol) manapun terkait Pilpres 2024 mendatang.

Adapun, Riza merespons kritik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Jokowi tidak ikut campur dalam urusan politik, seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam hal ini, JK menyentil Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pro pemerintah di Istana sebagai koalisi untuk Pilpres 2024.

"Saya memahami beliau mengerti tugas (sebagai presiden dan politisi). Dan tidak mengintervensi partai politik manapun," ujar Riza saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Saat Surya Paloh, JK dan Anies Minta Jokowi Netral dan Negara Tak Intervensi Pilpres 2024

Riza mengingatkan Jokowi bukan hanya sekadar kepala negara, melainkan juga seorang politisi.

Dia menekankan yang Jokowi sampaikan dalam pertemuan dengan para ketum parpol itu demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Undang Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Saya Politisi Sekaligus Pejabat Publik

"Tentu, cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur," tuturnya.

Meski begitu, Riza mengaku dirinya menghormati pendapat siapapun, termasuk JK yang terkesan menyentil Jokowi ini.

Baca juga: Anies Minta Negara Tak Intervensi Pilihan Rakyat: Kalau Sampai Pengaruhi, Itu Pelecehan

Dia mempersilakan semua elemen masyarakat untuk memberi pandangannya masing-masing terkait pertemuan ketum parpol pro pemerintah dengan Jokowi di Istana beberapa waktu lalu.

"Kita menghormati pendapat siapapun. Pendapat tokoh sekali pun, kami hormati. Jadi, silakan saja, bahkan masyarakat untuk menyampaikan pandangan juga kami persilakan," imbuh Riza.

Jokowi dituding tidak netral

Diketahui, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah, minus Nasdem, di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu, akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden (capres) tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.

Hal yang sama disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK). JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Airlangga Masuk Bursa Capres Versi Musra, tapi Keputusan di Tangan Jokowi

Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya.

“(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” sebut Kalla.

Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyatakan, negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Baca juga: Jokowi Dituding Tak Netral soal Pilpres 2024, PKB: Kan Masing-masing Punya Cara Dukung Pilihannya...

Sebab, menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memilih figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik. Sehingga, negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang.

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," tegasnya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).