Jokowi Dituding Tak Netral soal Pilpres 2024, PKB: Kan Masing-masing Punya Cara Dukung Pilihannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituding tidak netral dan melakukan intervensi terkait Pilpres 2024.

Jazilul mengatakan, masing-masing orang pasti memiliki caranya sendiri untuk mendukung sosok pilihannya.

"Kan masing-masing punya cara dalam mendukung pilihannya, tak terkecuali Pak Jokowi," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, selama tidak melanggar aturan dan konstitusi, Jokowi boleh saja melakukan ikhtiar politik untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Gaya Komunikasi Jokowi Dinilai Tak Etis jika Pakai Kantor Presiden untuk Kepentingan Politik Golongan Sendiri

Selain itu, Jazilul meyakini bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas untuk menentukan pilihannya sendiri.

"Saya pun yakin, publik akan memperhatikan tiap manuver politik dan akan menentukan pilihannya dengan cerdas. Yang penting pemilu luber dan jurdil," katanya.

Sementara itu, Jazilul mengaku tidak masalah dengan kritik-kritik dari sejumlah tokoh yang menyebut Jokowi tidak netral.

Ia mengatakan, saling mengingatkan itu adalah hal yang bagus dalam politik.

Baca juga: Bela Nasdem, Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tak Banyak Ikut Campur Politik Jelang Pilpres 2024

Diketahui, pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah, minus Nasdem, di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu, akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden (capres) tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK). Ia mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

Baca juga: Minta Jokowi Contoh Megawati dan SBY, Jusuf Kalla: Tak Jauh Terlibat Politik Saat Jabatan Akan Berakhir

Menurutnya, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya.

“(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” ujar Kalla.

Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyatakan, negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Sebab, menurutnya, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memilih figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik. Sehingga, negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang.

“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," kata Anies di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Anies Saat Pidato di Depan Relawan: Puji Jokowi Soal Tol hingga Klaim Punya Rekam Jejak Baik