Jokowi: Kejahatan Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas dari Hulu sampai Hilir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu hingga ke hilirnya.

Menurut Jokowi, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 10-11 Mdi 2023 akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi.

"Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi harus diberantas tuntas," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring dari Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).

"Sehingga, dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Perdagangan Manusia Akan Dibahas di KTT ASEAN

Adapun KTT ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemberantasan perdagangan manusia pun menjadi salah satu topik penting yang dibahas di sana.

Menurut Jokowi, pembahasan tersebut penting mengingat banyak warga ASEAN menjadi korbannya.

"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia. Terutama, online scams (penipuan daring). Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca juga: Jokowi Dituding Tak Netral soal Pilpres 2024, PKB: Kan Masing-masing Punya Cara Dukung Pilihannya...

Ia kemudian mengatakan, baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 orang WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar.

Kepala Negara menegaskan bahwa penyelamatan dari Myanmar merupakan hal yang sangat tidak mudah. Sebab, lokasi penyelamatan berada di daerah konflik.

Selain itu, pada 5 Mei lalu, otoritas Filipina dan sejumlah perwakilan negara lain, termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara.

Dari keseluruhan jumlah tersebut sebanyak 143 orang di antaranya adalah WNI.

Baca juga: Kondisi 20 WNI Korban TPPO yang Berhasil Dibebaskan dari Daerah Konflik di Myanmar