Sama seperti PDI-P, Muhammadiyah Juga Dukung Sistem Pemilu Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sependapat dengan PDI-P terkait wacana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Hal itu disampaikan Mu'ti saat menjadi pembicara dalam acara Santunan Anak Yatim Piatu yang digelar Bamusi PDI-P, Rabu (5/4/2023).

"Masih ada kesamaan lagi soal sistem pemilu. Muhammadiyah itu sejak Tanwir tahun 2014 itu mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka ini diubah," kata Mu'ti dikutip dalam akun Youtube Bamusi TV, Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Safari Yusril untuk Promosi Sistem Proporsional Tertutup Berlanjut

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kepercayaan sekaligus Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P Hamka Haq untuk mengutip tayangan tersebut.

Mu'ti menerangkan, sejak 2014 itu, Muhammadiyah mengusulkan agar sistem pemilu diubah ke sistem proporsional tertutup seperti yang saat ini digencarkan PDI-P. Selain itu, Muhammadiyah juga mengusulkan opsi lain yaitu sistem pemilu diubah menjadi terbuka terbatas.

Tak dijelaskan oleh Mu'ti apa alasan Muhammadiyah memiliki sikap mendukung sistem pemilu diubah.

"Dan kemudian (usulan) itu diulangi, diperkuat lagi dengan keputusan Muktamar Surakarta ke-48 dengan nada dan isi yang sama," tambah Mu'ti.

Dari pernyataan ini, Mu'ti menyadari bahwa bisa saja orang beranggapan dirinya condong ke PDI-P. Namun, ia menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu merupakan keputusan sidang-sidang Muhammadiyah yang telah ada sebelumnya.

"Karena Muhammadiyah dengan PDI-P sama, itu ada yang mengatakan 'Mas Mu'ti, kok sekarang sepertinya ke PDI-P-PDI-P-an, tetapi saya jawab, saya tidak beropini, Abdul Mu'ti tidak sedang berpendapat, Abdul Mu'ti hanya menyampaikan apa yang menjadi keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah dan apa yang menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah," ungkapnya.

Baca juga: Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol secara Struktural

Sebagai informasi, PDI-P hingga kini menjadi satu-satunya yang bersikap sistem pemilu proporsional terbuka mesti diubah menjadi tertutup.

Sementara itu, delapan partai politik parlemen memiliki sikap berseberangan, mereka tetap ingin sistem pemilu proporsional terbuka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup karena berbagai alasan.

Pertama, sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.

"Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Anies Berharap MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Lalu, alasan keduanya adalah hasil Kongres V PDI-P yang memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.

“Di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ucap dia.