Demokrat Minta Jokowi Contoh SBY, Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Joko Widodo mencontoh sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan jelang akhir jabatannya, SBY menyatakan tidak mau memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.

“Pak SBY dulu juga 2012-2013 itu banyak yang datang bolak balik, baik ke Istana, ke Cikeas, itu ya biasa (ada yang menyampikan) ‘Pak kalau Bapak mau bisa nih Pak, DPR-MPR kita ubah, Bapak bisa lanjut lagi,’” ujar Herzaky dalam acara Survei Kedai Kopi di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Kenaifan Wacana Presiden Tiga Periode

Ia menuturkan, SBY kemudian tak hanya menjawab taat konstitusi. Namun, secara gamblang mengatakan bahwa ia tidak mau menerima tawaran tersebut.

“Yang paling penting Beliau sampaikan cukup di sini. Dua periode sudah lebih dari cukup. Selanjutnya harus ada pergantian kepemimpinan sesuai amanah konstitusi. Jadi Beliau tidak mau. Tegas begitu,” ucap dia.

Menurut Herzaky, penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tepat waktu bakal menjadi tolak ukur kepemimpinan Jokowi.

Sebab, jika pemilu terselenggara, hal itu menunjukkan sikap Jokowi yang menolak berbagai godaan untuk memperpanjang masa jabatannya.

“Jadi bagi saya ini ujian kepemimpinan seorang Joko Widodo apakah Beliau akan tunduk, dan takluk oleh bujuk rayu segelintir orang yang haus kekuasaan,” kata dia.

Terakhir, ia menilai bahwa ketegasan sikap Jokowi menjadi kunci untuk meredam pihak-pihak yang ingin terus melakukan penundaan pemilu dan memperjuangkan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi dan Riuh Tiga Periode yang Masih Menggema...

Ia mengklaim, hal itu telah ditunjukan oleh SBY sebelum masa jabatannya berakhir.

“Begitu Beliau (SBY) menyampaikan itu, sudah diam itu. Enggak ada pergerakan di bawah layar, pergerakan di depan layar, enggak ada gugatan ke pengadilan, dan enggak ada yang berani,” kata dia.

Adapun wacana penundaan pemilu masih terus bergulir pasca Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan perdata Partai Prima pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain meminta KPU melakukan ganti rugi secara material pada Partai Prima, majelis hakim menyatakan agar KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu.

KPU pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, Jokowi telah menyampaikan agar tahapan pemilu terus berlanjut.