Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Kenaifan Wacana Presiden Tiga Periode

Kompas.com - 12/02/2023, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTAMA kali wacana presiden tiga periode muncul ke permukaan dua tahunan lalu, Presiden Jokowi menyikapi dengan kata-kata yang sangat keras. Ketika itu, beliau mengatakan bahwa wacana tiga periode identik dengan tindakan "menampar muka saya”.

Banyak yang berspekulasi, wacana tersebut akan terkubur setelah pernyataan keras presiden tersebut.

Namun inti cerita tentang wacana tiga periode tidak pernah benar-benar padam. Isunya terus bergulir di bawah tanah, walaupun muncul tenggelam di ruang publik.

Bahkan suaranya tidak lagi berasal dari aktivis dan politisi pinggiran, tapi juga dari beberapa intelektual besutan lembaga survei seperti M Qodari, misalnya.

Lalu pelan-pelan isunya menyusup ke kalangan "political establishment" sekelas Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.

Wacana tiga periode muncul dalam beberapa variasi, melebar menjadi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.

Sampai akhirnya baru-baru ini muncul dugaan bahwa sikap Jokowi dua tahunan lalu, ternyata bukanlah sikap politik satu-satunya. Bahkan, Majalah Tempo edisi 6-12 Februari 2023, menjadikannya sebagai topik utama.

Menurut uraian Majalah Tempo baru-baru ini, terungkap bahwa sikap keras Jokowi dua tahunan lalu soal masa jabatan tiga periode ternyata bukanlah sikap politik yang sesungguhnya.

Tempo mengatakan, Jokowi adalah bagian penting dalam upaya memobilisasi wacana tiga periode agar menjadi wacana besar dan terkesan sebagai aspirasi publik pada umumnya.

Tempo menghadirkan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh lapangan yang menjadi beberapa operator pergerakan isu tiga periode dan mendapati bahwa para operator politik tersebut secara berkala melaporkan hasil pergerakan isu tiga periode di mana Jokowi secara simbolik memberikan dukungan kepada mereka untuk terus mengembangkannya.

Hasil investigasi salah satu majalah arus utama nasional tersebut menjawab keheranan saya selama ini, mengapa wacana tiga periode tidak pernah benar-benar padam?

Akhirnya banyak yang menduga bahwa Jokowi bukan saja ikut memeliharanya, tapi secara tidak langsung berusaha untuk mengamuflasekannya agar seolah-olah menjadi aspirasi masyarakat, dengan memobilisasi jaringan aktivis dan politisi untuk tetap menggelorakan wacana tersebut.

Oleh karena itu, para politisi mapan maupun oleh pegiat demokrasi dan kaum intelektual nasional perlu bersama-sama mengantisipasi hal tersebut.

Karena dalam perspektif global, bagaimanapun, Indonesia memiliki keistimewaan di Asia sebagai salah satu negara besar dengan konsistensi berdemokrasi yang cukup persisten sejak reformasi digulirkan.

India yang sejak lama dianggap sebagai raksasa demokrasi Asia, kini terjebak ke dalam populisme akut ala Narendra Modi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com