Soal Wacana Jokowi Tiga Periode, Deputi KSP: Hentikan Gerakan Itu!

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, wacana mendorong masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode sangat tidak produktif.

Menurut dia, wacana tersebut sebaiknya dihentikan.

"Wacana yang sangat tidak produktif. Hentikan gerakan itu," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga Periode, Dilawan Demokrat, Diingatkan Nasdem

Dia mengatakan, Presiden Jokowi berulang kali menyatakan bahwa masa jabatannya hanya dua periode.

Oleh karena itu, tidak ada wacana lain untuk meneruskannya.

"Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan," kata dia.

Jaleswari menilai, siapa pun yang mendorong isu Presiden Jokowi menjabat kembali setelah 2024, mereka sesungguhnya berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan.

"Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan Presiden Jokowi. Seolah memberi madu padahal racun," kata dia.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode kembali mengemuka baru-baru ini.

Baca juga: Demokrat Anggap Wacana Penundaan Pemilu Sudah Selesai, tapi Soal Tiga Periode Belum

Isu itu diembuskan pendukung Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022) lalu.

Menanggapi seruan itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapan langsung.

Dia menegaskan, tetap bertahan pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal adalah dua periode.

Namun, atas nama demokrasi, Jokowi mengaku tak dapat meredam narasi tersebut.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” kata Jokowi saat menghadiri Musra.