Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Berulang, Ketua Komisi VI Minta Pertamina dan Pemerintah Tuntaskan 3 Hal

Kompas.com - 06/03/2023, 23:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza meminta Pertamina dan pemerintah menuntaskan sejumlah hal yang menjadi dampak dari kebakaran dahsyat Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara Jumat (3/3/2023) malam.

Pertama, Faisol meminta Pertamina memeriksa kelayakan peralatan di Depo Plumpang untuk mencegah hal-hal tak diinginkan seperti kebakaran terulang.

"Banyak sekali peralatan, equipment, dan sarana penunjang yang ada di Depo Plumpang itu, sudah berumur dan perlu pembaruan," kata Faisol saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2023).

"Nah ini, menurut kami, penting untuk dilakukan audit terhadap peralatan-peralatan sarana penunjang yang bisa mengakibatkan kebakaran konslet maupun bencana lain," ujarnya lagi.

Baca juga: Besok, Komisi VII DPR Akan Datangi Lokasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Faisol juga meminta Pertamina mengaudit semua alat di depo secara menyeluruh dan secepatnya.

Kedua, Pertamina harus bertanggungjawab penuh kepada korban kebakaran.

Caranya, dengan memberikan jaminan berupa bantuan ganti rugi hingga mendapatkan hunian baru yang layak bagi warga sekitar Depo yang terdampak.

"Supaya mereka bisa kembali menjalani hidup sehari-hari dengan normal," kata Faisol.

Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah mengenai lahan sekitar Depo Pertamina.

Menurut Faisol, perlu dicarikan solusi terbaik untuk masalah lahan yang sejatinya terlarang itu justru menjadi pemukiman warga.

Baca juga: Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Alami Trauma Pernapasan

Faisol mengatakan, pemerintah perlu lebih bijak menentukan langkah-langkah pengamanan dan solusi ke depan, baik terhadap masyarakat maupun Depo Pertamina Plumpang.

"Sebaiknya dibicarakan dan ditemukan solusi terbaik. Apa pun, bahwa masyarakat sudah menempati lahan itu dan beraktivitas selama ini," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terakhir, Faisol mengatakan, Komisi VI berharap pemerintah dan Pertamina menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya dan tidak berlarut-larut.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Peristiwa ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Baca juga: Pimpinan DPR: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Harusnya Bisa Dihindari, tapi...

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com