Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Persoalkan Demokrat Tolak Wacana Duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 06/03/2023, 20:31 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak mempersoalkan sikap Partai Demokrat yang menolak usulan pengusungan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, semua partai politik (parpol) pengusung Anies punya hak yang sama untuk menyampaikan usulan terkait pengusungan capres-cawapres.

“Selama musyawarah belum diputuskan, semua bisa berwacana,” kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Ia mengklaim bahwa usulan untuk memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres pun bukan opsi utama yang diambil PKS.

Baca juga: PKS Dorong Anies-Sandi untuk Pilpres 2024, Mardani: Kalau Terwujud Saya Sujud Syukur

Sebab, bagi PKS, pilihan pertama adalah menduetkan Anies dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

“(Prioritas utama cawapres) Kang Aher. Kan kader (PKS),” ujar Mardani.

Di sisi lain, Mardani tak menampik bahwa Sandiaga  merupakan figur yang dinilai dapat membawa kemenangan dalam kontestasi elektoral mendatang.

Ia berpandangan bahwa Sandi dapat mempengaruhi konstituen di wilayah Indonesia tengah dan timur.

Apalagi, PKS pernah menjadi pengusung Anies-Sandi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

“Banyak suara menduetkan Anies-Sandi. Kalau itu terwujud, saya sujud syukur,” kata Mardani.

Baca juga: Tak Mau Pilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres Anies, Nasdem: Nanti Partainya Marah

Diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ketidaksetujuannya untuk mengusung Anies-Sandi dalam pilpres mendatang.

Andi Arief juga menganggap Sandiaga Uno bukan figur yang memiliki semangat perubahan.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa tak etis jika pihaknya memilih Sandiaga sebagai cawapres untuk Anies.

Pasalnya, Sandiaga Uno masih menjadi bagian dari Partai Gerindra.

Baca juga: Masih Berharap AHY Jadi Cawapres, Demokrat Diduga Bakal Tolak Wacana Duet Anies-Sandiaga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com