Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2023, 21:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Komisi VII DPR akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara (Jakut), Selasa (7/3/2023) besok.

Diketahui, kebakaran hebat ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka.

"Saya dengar juga Komisi VII akan mengadakan kunjungan ke lapangan yang Insya Allah akan diadakan pada waktu dekat," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto membenarkan bahwa pihaknya akan meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Pimpinan DPR: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Harusnya Bisa Dihindari, tapi...

Kemudian, Komisi VII DPR juga akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk mendengarkan laporan mengenai peristiwa kebakaran tersebut.

"Komisi VII hari Selasa akan meninjau lokasi. Serta dalam waktu dekat akan memanggil Dirut Pertamina dan jajarannya untuk melaporkan kejadian tersebut secara komprehensif dan langkah penting dan strategis ke depan," kata Mulyanto, Senin.

Mulyanto lalu mendorong kepolisian agar memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kebakaran untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Menurutnya, audit investigatif juga perlu dilakukan terhadap peristiwa kebakaran tersebut.

"Audit investigatif dalam rangka meneliti penyebab determinan atau penyebab utama kebakaran dan ledakan pipa," ujarnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Kesulitan Identifikasi Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Arahan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Presiden yang sempat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

"Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang.

Baca juga: Panglima TNI Tunggu Arahan Pemerintah untuk Tangani Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," kata Jokowi.

"Terutama, karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ujarnya lagi.

Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.

Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (Pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," kata Jokowi.

Baca juga: IMB Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang Terbit Begitu Saja, Anggota DRPD DKI: Ngasih Angin Surga

Jokowi juga menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," ujar Jokowi.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Jokowi juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit.

Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

"Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," kata Jokowi.

Baca juga: Pemprov DKI Dinilai Blunder Terbitkan IMB Sementara untuk Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Nasional
Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Nasional
RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

Nasional
Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Nasional
Kementerian KP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian KP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Nasional
Bertemu Pasukan Perdamaian di Lebanon, Panglima TNI Upayakan Masa Dinas Tak Lebih 1 Tahun

Bertemu Pasukan Perdamaian di Lebanon, Panglima TNI Upayakan Masa Dinas Tak Lebih 1 Tahun

Nasional
Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Rumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Kebijakan untuk Pemerintah Baru

Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Rumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Kebijakan untuk Pemerintah Baru

Nasional
Dibentuk Mahfud MD, Ini Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum

Dibentuk Mahfud MD, Ini Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum

Nasional
Usulkan Isu Critical Minerals Dibahas di IPEF, Indonesia Dapat Dukungan Banyak Negara

Usulkan Isu Critical Minerals Dibahas di IPEF, Indonesia Dapat Dukungan Banyak Negara

Nasional
Kesejahteraan Bersama, Titik Temu Kekatolikan dan Keindonesiaan

Kesejahteraan Bersama, Titik Temu Kekatolikan dan Keindonesiaan

Nasional
Tolak Uji Materi Batas Usia Pensiun Jaksa, MK: UU Kejaksaan Tak Berlaku Surut

Tolak Uji Materi Batas Usia Pensiun Jaksa, MK: UU Kejaksaan Tak Berlaku Surut

Nasional
Ganjar Sowan ke Tokoh Agama Banten Embay Mulya Syarief

Ganjar Sowan ke Tokoh Agama Banten Embay Mulya Syarief

Nasional
Saat Ganjar Pranowo Bertemu Polisi Bernama Ganjar...

Saat Ganjar Pranowo Bertemu Polisi Bernama Ganjar...

Nasional
Pilpres Sistem 'Popular Vote' Suburkan Politik Identitas

Pilpres Sistem "Popular Vote" Suburkan Politik Identitas

Nasional
Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com