JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mencapai titik temu mengenai pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan mereka usung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan mengenai capres dan cawapres dari koalisi ini merupakan wewenang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Itu ditentukan oleh Pak prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar, apakah itu mau sebelum Lebaran, sesudah Lebaran, atau kapan, itu terserah mereka berdua yang memutuskan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Baca juga: Gerindra: Dalam waktu Dekat Akan Diadakan Pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin
Pernyataan ini sekaligus menanggapi soal rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB agar nama capres dan cawapres ditentukan sebelum Ramadhan 1444 Hijriah yang akan dimulai pada akhir Maret 2023.
Dasco menuturkan, Prabowo dan Muhaimin akan kembali bertemu dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah hal. Ia tak membocorkan agenda dari pertemuan tersebut. Akan tetapi, ia tidak memungkiri bahwa pertemuan itu bisa saja turut membahas pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan PKB.
"Itu kan nanti tergantung mereka berdua, karena Pak Prabowo dan Pak Muhaimin tentunya paham bahwa kontrak yang mereka tanda tangani itu juga mensyaratkan bahwa keputusan tentang capres dan cawapres itu ada pada mereka berdua," kata Dasco.
Baca juga: Gerindra Gelar Pesta Rakyat di Banten, Minta Kemenangan Prabowo di 2019 Terulang Lagi
Adapun Partai Gerindra dan PKB pun telah meneken kerja sama politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024.
Namun demikian, kedua partai belum memastikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung karena masing-masing partai masih menjagokan ketua umumnya untuk menjadi capres.
Diberitakan sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan agar capres-cawapres ditentukan sebelum Ramadhan agar para kiai dapat menyosialisasikan capres dan cawapres selama bulan suci tersebut.
"Menurut pandangan kiai, semakin cepat pasangan presiden (capres) dan wapres (cawapres) dan para kiai menjadi jurkam. Nanti puasa Ramadhan ada kegiatan event keagamaan itu sudah bisa kampanye. Apa yang mau dijurkam kalau belum ada pasangan," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, 14 Januari 2023.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.