Wapres Khawatir Masyarakat Tak Percaya Bayar Pajak gara-gara Kasus Rafael

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan agar jangan sampai masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak karena kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Rafael Alun Trisambodo.

Ma'ruf Amin khawatir, kasus tersebut menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar justru digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai DJP.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang'," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (24/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, pajak yang dibayar oleh publik harus dipastikan digunakan untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, infrastruktur, maupun bantuan sosial.

Baca juga: Dukung Sri Mulyani soal Rafael, Wapres: Pejabat Hedonis Perlu Diingatkan

Di sisi lain, ia juga mendukung sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah pegawai-pegawainya guna menjaga kepercayaan publik.

"Kepercayaan itu penting. Karena itu, kalau ada (pejabat bermewah-mewahan), saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf kemudian menekankan agar semua pejabat publik dari tingkatan teratas hingga ke bawah mesti menunjukkan gaya hidup yang sederhana.

"Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Usut Harta Rafael Trisambodo, Kemenkeu Gandeng KPK dan PPATK

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satrio, yang kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial.

Sri Mulyani mengatakan, tindakan pamer harta justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif , terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulisnya dikutip dari akun Instagram @smindrawati Rabu (22/2/2023).

Terbaru, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap kewajaran hartanya.

Baca juga: Sri Mulyani Perintahkan Harta Rafael Trisambodo Diusut, serta Bakal Jatuhkan Hukuman Disiplin

Seperti diketahui, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario itu lantas membuat publik menyoroti kekayaan Rafael yang dinilai fantastis, yakni sebesar Rp 56,1 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harta yang dimiliki Rafael terbilang besar, hampir empat kali lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang merupakan atasannya.