Dukung Sri Mulyani soal Rafael, Wapres: Pejabat Hedonis Perlu Diingatkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah eks Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo.

Ma'ruf Amin mengatakan, pejabat publik yang menunjukkan gaya hidup mewah atau hedonis memang semestinya mendapatkan teguran.

"Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (24/2/2023).

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa seluruh pejabat publik dari tingkatan teratas hingga ke bawah mesti menunjukkan gaya hidup yang sederahana.

Baca juga: Sri Mulyani Pertanyakan Sumber Kekayaan yang Ditampilkan Mario Si Anak Pejabat Ditjen Pajak

Terkait kasus Rafael, ia mengingatkan agar jangan sampai gaya hidup bermewah-mewahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak justru membuat masyarakat umum enggan membayar pajak.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak. Kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang'," kata Ma'ruf Amin.

Ia mengungkapkan, pajak yang dibayar oleh publik harus dipastikan digunakan untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, infrasturktur, dan bantuan sosial.

"Kepercayaan itu penting, karena itu kalau ada (pejabat bermewah-mewahan) saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sri Mulyani: Kami Mengutuk Keji Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy Satrio

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satrio.

Rupanya, Mario kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial.

Sri Mulyani mengatakan, tindakan pamer harta justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif, terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram @smindrawati Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Tanggapi Kasus Anak Pengurus GP Ansor Dianiaya Mario, Mahfud MD: Tidak Ada Perdamaian dalam Hukum Pidana

Terbaru, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di Direktorat Jenderal Pajak. Itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap kewajaran hartanya.

Seperti diketahui, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario itu lantas membuat publik menyoroti kekayaan Rafael yang dinilai fantastis, yakni sebesar Rp 56,1 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).