Salin Artikel

Wapres Khawatir Masyarakat Tak Percaya Bayar Pajak gara-gara Kasus Rafael

Ma'ruf Amin khawatir, kasus tersebut menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar justru digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai DJP.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang'," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (24/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, pajak yang dibayar oleh publik harus dipastikan digunakan untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, infrastruktur, maupun bantuan sosial.

Di sisi lain, ia juga mendukung sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah pegawai-pegawainya guna menjaga kepercayaan publik.

"Kepercayaan itu penting. Karena itu, kalau ada (pejabat bermewah-mewahan), saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali," ujar Ma'ruf Amin.

"Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin.

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satrio, yang kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial.

Sri Mulyani mengatakan, tindakan pamer harta justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif , terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulisnya dikutip dari akun Instagram @smindrawati Rabu (22/2/2023).

Terbaru, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap kewajaran hartanya.

Harta yang dimiliki Rafael terbilang besar, hampir empat kali lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang merupakan atasannya.

Menurut LHKPN KPK, harta Suryo tercatat sebesar Rp 14,45 miliar per 31 Desember 2021.

Harta Rafael bahkan nyaris mendekati nilai kekayaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Hanya selisih Rp 1,94 miliar dengan nilai harta Sri Mulyani yang sebesar Rp 58,04 miliar berdasarkan LHKPN KPK per 31 Desember 2021.

Persoalan gaya hidup mewah juga jadi perbincangan karena ada video yang memperlihatkan Mario memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Jeep Rubicon.

Padahal, dua kendaraan itu tidak tercantum dalam LHKPN yang disetorkan Rafael ke KPK pada 31 Desember 2021.

Sementara itu, Rafael mengaku siap mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya.

"Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki," kata Rafael dalam video yang diterima wartawan, Kamis.

"Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/24/15002951/wapres-khawatir-masyarakat-tak-percaya-bayar-pajak-gara-gara-kasus-rafael

Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke