Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Khawatir Masyarakat Tak Percaya Bayar Pajak gara-gara Kasus Rafael

Kompas.com - 24/02/2023, 15:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan agar jangan sampai masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak karena kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Rafael Alun Trisambodo.

Ma'ruf Amin khawatir, kasus tersebut menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar justru digunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai DJP.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan, 'Pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang'," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Mamuju, Jumat (24/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, pajak yang dibayar oleh publik harus dipastikan digunakan untuk melayani masyarakat, baik itu di sektor pendidikan, infrastruktur, maupun bantuan sosial.

Baca juga: Dukung Sri Mulyani soal Rafael, Wapres: Pejabat Hedonis Perlu Diingatkan

Di sisi lain, ia juga mendukung sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengecam gaya hidup mewah pegawai-pegawainya guna menjaga kepercayaan publik.

"Kepercayaan itu penting. Karena itu, kalau ada (pejabat bermewah-mewahan), saya kira tindakan Bu Menteri tepat sekali," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf kemudian menekankan agar semua pejabat publik dari tingkatan teratas hingga ke bawah mesti menunjukkan gaya hidup yang sederhana.

"Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar ya. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan ya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Usut Harta Rafael Trisambodo, Kemenkeu Gandeng KPK dan PPATK

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satrio, yang kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial.

Sri Mulyani mengatakan, tindakan pamer harta justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif , terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," tulisnya dikutip dari akun Instagram @smindrawati Rabu (22/2/2023).

Terbaru, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap kewajaran hartanya.

Baca juga: Sri Mulyani Perintahkan Harta Rafael Trisambodo Diusut, serta Bakal Jatuhkan Hukuman Disiplin

Seperti diketahui, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario itu lantas membuat publik menyoroti kekayaan Rafael yang dinilai fantastis, yakni sebesar Rp 56,1 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harta yang dimiliki Rafael terbilang besar, hampir empat kali lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryo Utomo, yang merupakan atasannya.

Menurut LHKPN KPK, harta Suryo tercatat sebesar Rp 14,45 miliar per 31 Desember 2021.

Harta Rafael bahkan nyaris mendekati nilai kekayaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Hanya selisih Rp 1,94 miliar dengan nilai harta Sri Mulyani yang sebesar Rp 58,04 miliar berdasarkan LHKPN KPK per 31 Desember 2021.

Baca juga: Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo dan Perintahkan Periksa Harta Kekayaannya

Persoalan gaya hidup mewah juga jadi perbincangan karena ada video yang memperlihatkan Mario memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Jeep Rubicon.

Padahal, dua kendaraan itu tidak tercantum dalam LHKPN yang disetorkan Rafael ke KPK pada 31 Desember 2021.

Sementara itu, Rafael mengaku siap mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya.

"Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki," kata Rafael dalam video yang diterima wartawan, Kamis.

"Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan," ujarnya lagi.

Baca juga: 5 Fakta Usai Sri Mulyani Copot Rafael Trisambodo dari Jabatannya di Ditjen Pajak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com