Hakim Sebut Kerugian Negara dari Korupsi Helikopter AW-101 Capai Rp 17,22 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menilai, kerugian negara akibat korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101 di lingkungan TNI Angkatan Udara (AU) tahun 2015-2017, sebesar Rp 17.222.178.277.

Hal itu disampaikan ketua majelis hakim Djuyamto saat membacakan pertimbangan putusan untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Majelis hakim sependapat dengan jumlah kerugian negara yang dihitung oleh Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, yang menyebutkan bahwa kerugian negara mencapai Rp 738,9 miliar.

Baca juga: Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Irfan Kurnia Saleh Divonis 10 Penjara

Akan tetapi, menurut majelis hakim, jumlah tersebut bukan total loss atau total kerugian.

“Faktanya, helikopter angkut AW-101 benar adanya dan memiliki nilai materiil, namun belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaannya,” kata Djuyamto, Rabu.

Djuyamto mengungkapkan, helikopter AW-101 telah diterima oleh TNI Angkatan Udara (AU) dan telah terdaftar dalam Barak Milik Negara (BMN) dengan nilai Rp 550.563.910.814.

Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara oleh Irfan Kurnia Saleh sebesar Rp 31.689.290.000 sesuai rekomendasi BPK pada 7 November 2019.

Baca juga: Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Di samping itu, Djuyamto mengatakan, ada nilai pembayaran termin III dan IV sebesar Rp 139.424.620.909 yang masih berada di rekening lintas tahun atas nama PT Diratama Jaya Mandiri yang diblokir penyidik KPK.

Pembayaran itu dinilai dapat diperhitungkan sebagai pengembalian dari kerugian keuangan negara.

“Maka, sisa kerugian negara sebesar Rp 738,9 miliar dikurangi Rp 550.563.910.804 dikurangi Rp 31.689.290.000, dikurangi Rp 139.424.620.909, sehingga terdapat jumlah 17.222.178.277,” kata Djuyamto.

“Maka, terdapat Rp 17.222.178.277 sebagai jumlah yang harus dikenakan sebagai pengganti kepada diri terdakwa,” ujarnya lagi.

Baca juga: Hakim Emosi Saat Prajurit TNI Berulang Kali Tak Hadiri Sidang Kasus Helikopter AW-101

Diketahui, Mejalis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Irfan Kurnia Saleh dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Irfan Kurnia Saleh dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di lingkungan TNI AU tahun 2015-2017.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar Rp 17,22 miliar subsider 2 tahun penjara.

Putusan ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 15 tahun penjara.

Baca juga: KPK Yakin Terdakwa Halikopter AW-101 Divonis 15 Tahun, meski Saksi dari TNI AU Tak Penuhi Panggilan