Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Harlah PPP Bakal Dihadiri Jokowi

Kompas.com - 16/02/2023, 18:33 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengungkapkan Presiden Joko Widodo bakal menghadiri acara puncak Harlah ke-50 PPP di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/2/2023).

“Rencananya, sesuai skema, besok akan dihadiri oleh Presiden Jokowi untuk hadir di acara puncak harlah ini sekaligus membuka workshop,” ujar Awiek di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Belum Berhasil Undang Suharso, Mardiono: Mudah-mudahan Hadir Bersama Saya di Puncak Harlah PPP

Ia mengungkapkan, acara tersebut bakal dihadiri oleh 5.000 kader terdiri dari pengurus DPP hingga DPC wilayah Jabodetabek.

Tak hanya itu, lanjut Awiek, pihaknya juga bakal menggelar workshop persiapan Pemilu 2024 untuk para bakal calon legislatif (bacaleg) PPP.

Menurutnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mohamad Mardiono pun bakal memperkenalkan sejumlah kader PPP yang baru.

“Nanti disampaikan secara terbuka siapa-siapa yang bergabung, selain yang akan diumumkan besok, masih ada tokoh-tokoh yang akan menyusul,” ungkap dia.

Terakhir, Awiek menuturkan, PPP turut mengundang semua ketua umum dan kader elite partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Termasuk, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

“Sehingga memungkinkan Pak Sandi, dan Prabowo bertemu secara terbuka, itulah forum di PPP, memang forum yang sejuk, forum yang hijau,” imbuh dia.

Baca juga: PPP Sebut Pertemuan Airlangga-Muhaimin Dapat Ubah Formasi Koalisi

Adapun belakangan ini dikabarkan bahwa Sandi dan PPP menunjukan kedekatannya.  Kedekatan itu pun memicu konflik antara Sandi dengan sejumlah elite Gerindra.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sempat menuding Sandi bakal bergabung menjadi kader PPP. Namun, Sandi telah meluruskan kabar tersebut.

Ia juga menyatakan tetap bersama Gerindra, dan mendukung Prabowo untuk menjadi capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Akan tetapi, PPP tampak masih menginginkan Sandi untuk bergabung. Terbaru, Mardiono menyatakan alasannya ingin mengusung Sandi sebagai capres atau cawapres. Ia mengeklaim Sandi telah mendapatkan restu dari Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com