PPP Sebut Pertemuan Airlangga-Muhaimin Dapat Ubah Formasi Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, formasi koalisi partai politik (parpol) bisa berubah pasca-pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Perubahan bisa terjadi pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni PPP, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Gerindra-PKB.

“Ya itu memang sebuah dinamika yang kemudian bisa menghasilkan perubahan di KIB, maupun KKIR, begitu saja melihatnya,” ujar Arsul ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Menurutnya, saat ini tak ada koalisi parpol yang benar-benar sudah pasti.

Baca juga: PAN dan PPP Bakal Dikunjungi PDI-P, Golkar Tegaskan KIB Tetap Solid

Formasi di dalamnya, kata Arsul, masih bisa berubah sebelum pendaftaran calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KIB, KKIR, Koalisi Perubahan, itu harus dilihat sebagai sebuah koalisi yang masih dinamis. Artinya apa, nanti bisa bertambah bisa juga berkurang,” katanya.

Di sisi lain, Arsul menegaskan bahwa KIB masih solid. Munculnya beragam figur yang diusulkan sebagai capres oleh ketiga parpol itu tak lantas dapat diartikan sebagai perpecahan.

“Justru kalau kita bicara nama yang berbeda-beda ya wajar, wong kita belum mulai pembicaraan, dan belum mengambil keputusan,” ujarnya.

Baca juga: PPP Buka Kemungkinan Usung Prabowo Jika KIB dan Koalisi Gerindra-PKB Melebur

Diketahui, Muhaimin dan Airlangga sama-sama membuka peluang untuk membentuk koalisi besar dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan usai keduanya bertemu di kawasan Istora, Sanayan, Jakarta, pada 10 Februari 2023.

Saat ini, baik KIB maupun Koalisi Gerindra-PKB sama-sama belum memberikan keputusan soal pengusungan figur capres-cawapres.

Baca juga: Bertemu Muhaimin, Airlangga Buka Peluang Bentuk Koalisi Besar