Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Kompas.com - 05/02/2023, 13:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kader-kader PKB untuk berada di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama (NU), bukan sekadar dekat dengan warga NU.

Muhaimin mengatakan, dengan berada di tengah warga NU, maka PKB terlibat aktif untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami warga NU, bukan hanya tahu masalah mereka.

"Mari kita terus meningkatkan khidmat kita, dari sekadar 'dekat' menjadi 'di tengah'. PKB 'di dekat warga NU' artinya PKB tahu persis apa masalah-masalah warga NU. PKB 'di tengah NU' artinya PKB terlibat aktif mencari jalan keluar dari masalah-masalah warga NU," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Baca juga: PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Muhaimin mengatakan, salah satu cita-cita PKB adalah mengangkat harkat dan derajat kehidupan warga NU.

Ia mengeklaim, usaha PKB masuk ke tengah warga NU pun telah mendapatkan apresiasi oleh warga NU berkaca dari hasil Pemilu 2019 lalu.

"Tetapi usaha ini belum cukup, tak boleh dihentikan, dan harus ditingkatkan. Ayo! Kita libatkan diri membantu warga NU menemukan jalan keluar dari masalah-masalah hidup mereka," kata Muhaimin.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan bahwa perjuangan PKB bukan hanya memajukan dan menyejahterakan warga NU, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan lahir dari rahim NU, PKB harus berpegang teguh pada tujuan pendirian NU: Menjadi bagian penting untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan warga bangsa secara keseluruhan," ujar dia.

Baca juga: Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Muhaimin menambahkan, meski PKB lahir dari rahim NU, partainya tetap menghormati pihak-pihak lain yang juga mengaku sebagai NU.

"Organisasi sebesar NU wajar saja semua ingin diakui dan mengaku NU. Karena itu, mari kita hormati pihak-pihak lain yang mengaku sebagai NU juga. Tidak apa-apa, biar saja," kata Muhaimin

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Yahya mengatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan NU sebagai tameng untuk menutupi kekurangannya.

"Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya hanya dengan mengeklaim NU sebagai basisnya, semua harus berdasarkan pada kapasitas masing-masing," kata Yahya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (31/1/2023) malam.

Baca juga: Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Menurut dia, pencalonan seseorang dalam kontestasi politik semestinya didasari pada prestasi, kredibilitas, dan rekam jejak orang tersebut, bukan pada klaim-klaim identitas.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden yang maju atas nama NU.

"Kami menolak dijadikannya identitas apa pun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk menggalang dukungan," ujar Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com