Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/02/2023, 13:00 WIB
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, wajar bila ada banyak pihak yang ingin diakui dan mengaku sebagai Nahdlatul Ulama (NU) karena NU merupakan organisasi yang besar.

Muhaimin mengatakan, meski PKB lahir dari rahim NU, partainya tetap menghormati pihak-pihak lain yang juga mengaku sebagai NU.

"Organisasi sebesar NU wajar saja semua ingin diakui dan mengaku NU. Karena itu, mari kita hormati pihak-pihak lain yang mengaku sebagai NU juga. Tidak apa-apa, biar saja," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Muhaimin mengeklaim, kesuksesan PKB selama 25 tahun berdiri salah satunya disebabkan oleh keseriusan PKB mengangkat harkat dan derajat kehidupan warga NU.

"Karena itu, warga NU mengapresiasinya dengan semakin banyak yang memilih PKB dibandingkan partai-partai lain yang berusaha juga menggalang pilihan mereka," kata dia.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengajak kader-kadernya untuk berhenti berdebat soal siapa yang berhak mengaku sebagai 'anak NU'.

Menurut dia, yang terpenting bagi PKB adalah melanjutkan perjuangan untuk melayani dan mengabdi kepada warga NU.

Karena menurut dia, kemajuan PKB ditandai oleh kemajuan dan kesejahteraan warga NU.

Baca juga: PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Muhaimin menambahkan, meski hubungan NU dan PKB tak bisa dipungkiri, tetapi PKB bukan hanya milik warga NU.

"Sebagaimana halnya NU, PKB berkhidmat untuk manfaat dan maslahat sebanyak mungkin orang, warga negara Indonesia secara luas," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Yahya mengatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan NU sebagai tameng untuk menutupi kekurangannya.

"Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya hanya dengan mengeklaim NU sebagai basisnya, semua harus berdasarkan pada kapasitas masing-masing," kata Yahya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (31/1/2023) malam.

Baca juga: Said Aqil: Partai yang Sejalan dan Senapas dengan NU Hanya PKB

Menurut dia, pencalonan seseorang dalam kontestasi politik semestinya didasari pada prestasi, kredibilitas, dan rekam jejak orang tersebut, bukan pada klaim-klaim identitas.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden yang maju atas nama NU.

"Kami menolak dijadikannya identitas apa pun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk menggalang dukungan," ujar Yahya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Pukat: Bahaya jika Laporan PPATK Diserahkan ke DPR, Digeser Jadi Persoalan Politik

Nasional
UU Cipta Kerja Wajibkan Pengusaha Lindungi Pekerja Disabilitas

UU Cipta Kerja Wajibkan Pengusaha Lindungi Pekerja Disabilitas

Nasional
UU Cipta Kerja Bolehkan UMKM Tak Terapkan Upah Minimum

UU Cipta Kerja Bolehkan UMKM Tak Terapkan Upah Minimum

Nasional
PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini

PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini

Nasional
Satgas KRI Frans Kaisiepo Kembali Dipercaya Gelar Pertemuan dengan Perwakilan PBB di Lebanon, Ini yang Dibahas

Satgas KRI Frans Kaisiepo Kembali Dipercaya Gelar Pertemuan dengan Perwakilan PBB di Lebanon, Ini yang Dibahas

Nasional
Mayjen Mohamad Hasan Resmi Jabat Pangdam Jaya, Gantikan Mayjen Untung Budiharto

Mayjen Mohamad Hasan Resmi Jabat Pangdam Jaya, Gantikan Mayjen Untung Budiharto

Nasional
Kembali Batal, Rapat Komisi III-Mahfud MD Bahas Transaksi Mencurigakan Bakal Digelar 29 Maret

Kembali Batal, Rapat Komisi III-Mahfud MD Bahas Transaksi Mencurigakan Bakal Digelar 29 Maret

Nasional
Latihan Perang, KRI Pulau Raas-722 Deteksi Musuh, Ranjau Laut 1 Ton Pun Dihancurkan

Latihan Perang, KRI Pulau Raas-722 Deteksi Musuh, Ranjau Laut 1 Ton Pun Dihancurkan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Demo Tolak Reformasi Pensiun di Perancis

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Demo Tolak Reformasi Pensiun di Perancis

Nasional
Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 sejak 7 Hari Sebelum Lebaran

Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 sejak 7 Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Lapor Soal Peringatan Satu Abad NU

Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Lapor Soal Peringatan Satu Abad NU

Nasional
Anies Diduga Masih Bimbang soal Cawapres, Nama AHY Bisa Jadi Pilihan Terakhir

Anies Diduga Masih Bimbang soal Cawapres, Nama AHY Bisa Jadi Pilihan Terakhir

Nasional
Ketum PBNU Tak Masalah Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20: Belum Tentu Palestina Rugi

Ketum PBNU Tak Masalah Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20: Belum Tentu Palestina Rugi

Nasional
Rilis Nama Calon Jemaah Haji, Menag: Lunasi Dulu, Baru Berangkat

Rilis Nama Calon Jemaah Haji, Menag: Lunasi Dulu, Baru Berangkat

Nasional
Relawan: Prabowo-Ganjar Duet Maut, sedangkan Cak Imin Enggak Punya Elektabilitas

Relawan: Prabowo-Ganjar Duet Maut, sedangkan Cak Imin Enggak Punya Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke