Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Kompas.com - 05/02/2023, 13:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, wajar bila ada banyak pihak yang ingin diakui dan mengaku sebagai Nahdlatul Ulama (NU) karena NU merupakan organisasi yang besar.

Muhaimin mengatakan, meski PKB lahir dari rahim NU, partainya tetap menghormati pihak-pihak lain yang juga mengaku sebagai NU.

"Organisasi sebesar NU wajar saja semua ingin diakui dan mengaku NU. Karena itu, mari kita hormati pihak-pihak lain yang mengaku sebagai NU juga. Tidak apa-apa, biar saja," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Muhaimin mengeklaim, kesuksesan PKB selama 25 tahun berdiri salah satunya disebabkan oleh keseriusan PKB mengangkat harkat dan derajat kehidupan warga NU.

"Karena itu, warga NU mengapresiasinya dengan semakin banyak yang memilih PKB dibandingkan partai-partai lain yang berusaha juga menggalang pilihan mereka," kata dia.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengajak kader-kadernya untuk berhenti berdebat soal siapa yang berhak mengaku sebagai 'anak NU'.

Menurut dia, yang terpenting bagi PKB adalah melanjutkan perjuangan untuk melayani dan mengabdi kepada warga NU.

Karena menurut dia, kemajuan PKB ditandai oleh kemajuan dan kesejahteraan warga NU.

Baca juga: PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Muhaimin menambahkan, meski hubungan NU dan PKB tak bisa dipungkiri, tetapi PKB bukan hanya milik warga NU.

"Sebagaimana halnya NU, PKB berkhidmat untuk manfaat dan maslahat sebanyak mungkin orang, warga negara Indonesia secara luas," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Yahya mengatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan NU sebagai tameng untuk menutupi kekurangannya.

"Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya hanya dengan mengeklaim NU sebagai basisnya, semua harus berdasarkan pada kapasitas masing-masing," kata Yahya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (31/1/2023) malam.

Baca juga: Said Aqil: Partai yang Sejalan dan Senapas dengan NU Hanya PKB

Menurut dia, pencalonan seseorang dalam kontestasi politik semestinya didasari pada prestasi, kredibilitas, dan rekam jejak orang tersebut, bukan pada klaim-klaim identitas.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden yang maju atas nama NU.

"Kami menolak dijadikannya identitas apa pun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk menggalang dukungan," ujar Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com