Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Kompas.com - 09/12/2022, 12:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengapresiasi pegawai berprestasi yang melaksanakan studi di dalam dan luar negeri dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,9 hingga 4.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, SDM sangat penting sebagai penggerak organisasi di Kementerian KP.

Selain itu, kata dia, SDM unggul dan bertalenta global merupakan salah satu poin penting dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SDM juga merupakan kunci keberhasilan organisasi. Untuk menyiapkan SDM, Kementerian KP menyelenggarakan pendidikan, di samping juga pelatihan dan penyuluhan.

Nyoman berharap, para peserta tugas dan izin belajar dapat mengambil program studi yang relevan dengan yang dibutuhkan unit kerjanya.

"Selamat kepada bapak dan ibu yang sudah dapat predikat terbaik lulusan dalam dan luar negeri, dengan IPK tidak kurang dari 3,9, artinya nilai hampir sempurna, bahkan ada yang IPK 4 dan juga kelulusan kurang dari 2 tahun,” ujar Nyoman, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Turki

Dia mengatakan itu saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian KP di Bogor pada Selasa (7/12/2022) hingga Jumat (9/12/2022) di Jawa Barat.

Pegawai yang menjadi peserta didik juga diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta mengikuti aturan-aturan, termasuk dalam pemilihan perguruan tingginya.

Nyoman berharap, dari program pendidikan lanjut menghasilkan para rising stars dari masing-masing unit eselon I yang selanjutnya berkontribusi dalam mendukung program prioritas Kementerian KP melalui bidangnya masing-masing.

Ia juga berharap, rakor tersebut dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan persoalan-persoalan tugas dan izin belajar, baik dengan internal Kementerian KP maupun dengan para mitra, seperti dari perguruan tinggi.

“Dengan begitu, dapat dilakukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tugas dan izin belajar,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDM Bambang Suprakto juga berharap, rakor tersebut dapat mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud, yakni memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas belajar, menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan, serta mengapresiasi lulusan peserta tugas belajar terbaik sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan izin belajar.

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, SDM yang berintegritas, produktif, kreatif, dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan merupakan kunci utama dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Menurutnya, SDM tangguh sangat diperlukan dalam mendukung program-program prioritas Kementerian KP.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com